Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hendro Muhaimin
Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM

Bertugas sebagai Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi Pancasila UGM dan Direktur Eksekutif Sinergi Bangsa

Dilema Etis Politik Pragmatis

Kompas.com - 12/02/2024, 15:22 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Jika kontestasi politik hari-hari ini berangkat dari problem etik, maka tinggal menunggu muculnya acaman serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa.

Hal ini apabila didiamkan proses demokrasi tanpa etika, maka akan muncul konflik sosial di masyarakat, misalnya terjadi polarisasi yang dalam, gelombang politik identitas, ujaran-ujaran kebencian tanpa batas, dan sikap pragmatis yang digaungkan.

Politik kebangsaan

Tantangan dalam politik sesungguhnya muncul saat berbagai kepentingan masuk dalam struktur politik.

Kepentingan ideologi tertentu tak dapat dipisahkan di dalamnya. Menjadi berbahaya saat politik tidak berada di bawah kuasa etik, ia dapat mengandaikan tafsir politik sesuai dengan kepentingannya. Dengan demikian, tak ada lagi kepercayaan pada otoritas politik.

Dalam beberapa kasus, dilema muncul ketika kita kekurangan waktu untuk merefleksikan secara serius pilihan kita di antara alternatif-alternatif yang tersedia.

Dalam kasus lain, dilema terjadi ketika kita merasa terpaksa memilih antara prinsip etis dengan menjalankan “kebijakan” yang bertentangan dengannya, atau ketika kita dihadapkan pada dua standar atau nilai etika berbeda dan bertentangan.

Pada akhirnya, menciptakan politik kebangsaan memerlukan komitmen bersama untuk membangun budaya politik yang didasari oleh nilai-nilai etika, integritas, dan keterbukaan.

Kembali lagi pada satu prinsip dasar yang tidak terbantahkan, politik kebangsaan adalah politik yang bekerja di atas komitmen asas demokrasi berdasar Pancasila.

Bung Karno menyampaikan pidato berjudul Ilmu dan Amal dalam penganugerahan gelar Honoris Causa pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1951.

Bung Karno menyampaikan bahwa memang Pancasila menjadi jati diri dan kepribadian bangsa.

Ia menyatakannya di kalimat: “... dalam hal Pancasila ini orang harus berpikir dalam istilah geest wil daad! Bangsa Indonesia harus berjuang terus, berjuang dalam arti yang luas, berjuang terutama dalam arti membangun materiil dan moril.”

Menghadapi dinamika politik negeri ini, penting meneguhkan nilai-nilai politik kebangsaan. Keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip etik merupakan fondasi yang akan membawa Indonesia ke arah kemajuan demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com