Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih di Kuala Lumpur Membeludak, Waktu Pencoblosan DPK Dimajukan

Kompas.com - 11/02/2024, 17:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat terjadi ketegangan dalam proses pemungutan suara Pemilu dan Pilpres (2024) bagi warga Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia karena jumlah pemilih yang membeludak antara mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Jumlah WNI dalam DPT dan DPK yang menyalurkan hak pilih dalam TPS di Kuala Lumpur cukup besar yakni masing-masing mencapai lebih dari 200.000 orang. Mereka diminta datang ke Gedung World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur buat menyalurkan hak pilihnya.

Buat mengatasi persoalan itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur memutuskan menambah jumlah meja pendaftaran dan memajukan jadwal pemungutan suara untuk warga yang masuk dalam DPK.

Baca juga: WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Membeludak, Ratusan Ribu Orang Tak Masuk DPT

"Jadi kebijakan PPLN memberi toleransi memajukan pemilih-pemilih non DPT bisa langsung ikut mencoblos atau meregistrasi di TPS," kata Wahyu dalam telekonferensi melalui Zoom pada Minggu (11/2/2024).

"Antrean overload. Kalau mengikuti aturan tidak mungkin akan selesai karena hanya mendapatkan alokasi waktu 1 jam. Tidak mungkin harus selesai pada jam 6 sore. Jadi keputusannya dimajukan," sambung Wahyu.

Menurut Wahyu, buat memangkas antrean, PPLN Kuala Lumpur akhirnya menambah meja pendaftaran menjadi 400 meja, dari semula yang hanya 100 meja.

Baca juga: Malaysia Jamin Kelancaran Pemungutan Suara Pemilu RI di WTC Kuala Lumpur


Wahyu juga mengeluhkan akses internet yang sangat lambat di lokasi pemungutan suara di Gedung WTC Kuala Lumpur.

Buat mengakomodasi para pemilih yang membeludak, kata Wahyu, pengelola gedung juga mengaktifkan seluruh perangkat pendingin ruangan.

"Biasanya mereka hanya mengaktifkan 1 atau 2 AC sentral. Sekarang mengaktifkan semuanya atau 8 AC sentral dihidupkan," ucap Wahyu.

Wahyu juga menilai seharusnya PPLN melakukan pengelolaan massa yang lebih baik dengan menempatkan petugas informasi dan papan petunjuk yang lebih baik karena besarnya jumlah pemilih.

Baca juga: Sempat Membeludak, Kerumunan WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Mulai Terurai

"Jadi ini memperlihatkan arus massa yang datang ke TPS memang luar biasa dan memang harus ada crowd management. Soalnya ini baru pertama kali diselenggarakan di satu tempat dengan jumlah massa DPT yang 200 ribu sekian," ucap Wahyu.

"Belum lagi pemilih tambahan non DPT yang jumlahnya hampir seimbang," sambung Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi pemantau Pemilu di Malaysia memuji keputusan yang diambil PPLN buat mengakomodasi para pemilih yang tidak terdaftar di DPT buat menyalurkan hak suaranya.

Baca juga: Pencoblosan di Riyadh Selesai, Pemilih Membludak di Tengah Cuaca Dingin

"Ini kita harus apresiasi karena kalau mengikuti aturan yang ada akan sulit mengakomodasi para pemilih," kata Titi.

Sementara itu, pemungutan suara di Tawau, Sabah, Malaysia serta Singapura relatif kondusif. Proses pencoblosan di Tawau dilaksanakan di stadion.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com