Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lihat Euforia Massa di Kampanye Anies, Nasdem Sebut Wujud Politik Partisipasi

Kompas.com - 10/02/2024, 23:22 WIB
Tatang Guritno,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap kampanye akbar terakhir calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai wujud politik partisipasi.

Bagi dia, hal itu tampak dari jumlah massa yang hadir dalam kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024).

“Kalau mengisi stadion itu hal yang mudah bagi orang berduit. Tapi, menggerakkan orang untuk hadir dengan partisipasi itu hal yang luar biasa,” ujar Ali dalam keterangannya.

“Yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang tidak diharapkan oleh masyarakat,” sambung dia.

Baca juga: Anies: Kami Bukan Bagian Partai yang Tersandera dan Bermasalah, Kami Menjaga Marwah Demokrasi

Ali mengeklaim, Anies dan Muhaimin berhasil menunjukkan gaya politik baru di Indonesia dengan adu gagasan.

Sebab, keduanya selalu menyapa masyarakat dan membuka ruang diskusi, baik melalui acara Desak Anies maupun Slepet Imin.

“Adanya kerinduan yang begitu mendalam untuk bertemu dan mendengarkan gagasan-gagasan yang dibawa Anies sekaligus menitipkan harapannya kepada duet Amin (Anies-Muhaimin,” sebut dia.

Baca juga: Anies: Bila Mereka Melakukan Kecurangan, Kita Siap untuk Melawan

Terakhir, ia menyatakan bahwa kampanye akbar Anies-Muhaimin di JIS menunjukkan adanya pesan perubahan dari masyarakat.

“Bahwa pemerintah atau siapa pun penyelenggara negara harus berlaku adil untuk semuanya. Karena, kalau tidak, itu potensi terjadinya gejolak sangat besar,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com