Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Kampanye Terakhir, Ganjar Minta Maaf dan Harap Tak Ada yang "Baper"

Kompas.com - 10/02/2024, 19:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta maaf kepada seluruh pihak termasuk para pendukungnya pada hari terakhir masa kampanye Pilpres 2024.

"Ganjar-Mahfud minta maaf jika selama proses ini berjalan ada yang sakit hati, ada yang tidak berkenan, sungguh-sungguh kami minta maaf," kata Ganjar saat berorasi di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Baca juga: Ganjar Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi meski Tak Mendampingi Selama 75 Hari Kampanye

Ganjar berharap, tidak ada yang tersinggung atau terbawa perasaan (baper) atas semua pernyataan selama masa kampanye.

Dia pun berharap cara damai yang mereka lakukan saat berkampanye dapat diwujudkan.

Begitu pula janjinya untu memperhatikan segala aspirasi yang didapat dari para warga.

"Mudah-mudahan kita semua tidak baperan, dan mudah-mudahan apa yang jadi catatan anak-anak bangsa akan kita perhatikan baik-baik," ucapnya.

Baca juga: Ganjar Kampanye Terakhir di Jateng, TPN: Untuk Ingatkan Jalan Demokrasi Jokowi

Ganjar mengungkapkan, aspirasi itu harus didengar mengingat ia punya perasaan dan pendirian.

Utamanya, kata Ganjar, jika aspirasi itu bertujuan untuk membuat Indonesia lebih maju.

"Kita punya pikiran untuk membawa Indonesia yang lebih maju seperti apa, yang pernah dicita-citakan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Saya selalu rindu Jawa Tengah. Saya selalu rindu ujung-ujung Indonesia, karena kami sangat cinta Indonesia," jelas Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com