Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Akbar Anies-Muhaimin, Kemacetan Terpantau Sejak 2 Kilometer Sebelum JIS

Kompas.com - 10/02/2024, 06:55 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bakal menggelar kampanye akbar terakhir di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Minggu (10/2/2024).

Berdasarkan susunan acara yang diterima Kompas.com, kampanye bakal dimulai sejak pukul 06.00 WIB.

Pantauan Kompas.com, kemacetan sudah terjadi sejak pukul 04.45 WIB.

Baca juga: Simak, 8 Kantong Parkir Saat Kampanye Akbar Anies-Muhaimin di JIS

Bahkan, penumpukan kendaraan terjadi 2 kilometer sebelum JIS, tepatnya di Jalan Sunter Permai Raya.

Adapun beberapa mobil memutuskan berhenti dan menurunkan penumpangnya di pinggir jalan.

Ratusan massa dengan berbagai atribut Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun memilih berjalan kaki.

Banyak di antara mereka membawa tas jinjing berisi bekal makanan.

Baca juga: Simak Rekayasa Lalu Lintas di JIS saat Kampanye Akbar Anies-Muhaimin

Ketua Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Muhamad Syaugi Alaydrus sebelumnya mengklaim, sebanyak 15 juta orang telah mengakses pendaftaran tiket kampanye di JIS.

Ia menuturkan, kapasitas JIS hanya bisa menampung 82.000 orang di tribun dan 10.000 orang di lapangan.

Maka, pihaknya bakal menyediakan tiga videotron berukuran besar untuk massa yang tak bisa memasuki JIS.

“Mari kita songsong di kampanye terakhir, 10 Februari, untuk menyuarakan gerakan rakyat, gerakan perubahan. Insya Allah di tanggal tersebut kita bisa meng-Amin-kan Jakarta,” tutur Syaugi dalam konferensi persnya, Kamis (8/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com