Salin Artikel

Nestapa UGM, Dulu Puja Jokowi, Kini Kecewa karena Banyaknya Penyimpangan

Padahal, Koentjoro dan akademika UGM lainnya dahulu memuja-muji cara kepemimpinan Jokowi di tingkat nasional.

"Betul-betul (kecewa) sekali. Kalau dulu kan kita puja-puja. Barang kali kesalahan fatal kita terlalu menempatkan dia terlalu tinggi sehingga dia (merasa) tidak pernah salah," ujar Koentjoro dalam "Satu Meja The Forum", dikutip dari Kompas TV, Kamis (8/2/2024).

Koentjoro lantas memaparkan bentuk penyimpangan yang dilakukan Jokowi. Pertama, kontroversi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Keputusan ini menjadi pembuka jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto yang sebelumnya sempat terganjal usia.

"Kasus MK, sudah semuanya cacat, dan kasus MK itu sebetulnya mengajarkan kita bahwa hasil tidak pernah meninggalkan proses," tegas Koentjoro.

Penyimpangan lainnya perihal program bantuan sosial (bansos) yang dianggap cenderung sebagai bentuk pembohongan.

Koentjoro menegaskan, kritik yang disampaikan dirinya terhadap Jokowi adalah pengingat sebagai sesama keluarga besar UGM.

Ia tak ingin nama besar UGM hancur seketika akibat tindakan penyimpangan yang dipertontonkan belakangan ini.

"Dengan cinta kasih kita sebagai orang UGM, jangan sampai nama UGM itu hancur. Karena itu kita ingatkan," ujarnya.

Namun di sisi lain, Koentjoro mengaku sakit hati adanya pihak-pihak yang menuding bahwa mereka yang mengingatkan Jokowi adalah kelompok partisipan yang memihak salah satu pasangan calon (paslon).

"Yang menurut saya sakit itu adalah ketika dikatakan kita partisan berpihak, kita berpihak ke siapa?" pungkasnya.

Setelah petisi Bulaksumur, sejumlah sivititas universitas di Tanah Air juga menyampaikan petisi terhadap Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/08/10094761/nestapa-ugm-dulu-puja-jokowi-kini-kecewa-karena-banyaknya-penyimpangan

Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke