Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Sebut Prabowo-Gibran Menang 1 Putaran Sudah Terlihat, Klaim Kuasai Jabar dan Jatim

Kompas.com - 08/02/2024, 06:43 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa peluang Prabowo-Gibran menang 1 putaran sudah semakin terlihat.

Airlangga menyebutkan, kubu Prabowo-Gibran sudah berhasil menguasai suara di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar).

"Kira-kira di Jawa Timur kita sudah mendekati 60 persen, Jawa Barat di atas 50, dan berbagai daerah. Ya sekali putaran sudah kelihatan," ujar Airlangga saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024) malam.

Baca juga: Setuju Pemilu 2024 Satu Putaran, Menko PMK Jelaskan Alasannya

Airlangga menjelaskan, untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan DKI Jakarta, suara Prabowo-Gibran memang belum mencapai 50 persen.

Hanya saja, kata dia, jika sudah berhasil menguasai dua provinsi besar di Pulau Jawa maka biasanya bisa memenangi kontestasi pilpres.

"Jawa Tengah, DKI, kan memang tidak di angka itu. Tapi kan biasanya rule of thumb. Kalau dua provinsi besar di Jawa sudah di atas 50 persen, kemungkinan bisa menang," imbuhnya.

Elektabilitas Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Lembaga survei Populi Center mengungkapkan, elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi yang paling tinggi dengan angka 52,5 persen.

Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD masing-masing berada di posisi 2 dan 3.

Baca juga: Ditemani Keluarga Jokowi Saat Kampanye, Prabowo: Masa Kalian Enggak Bisa Ambil Kesimpulan?

"Pada simulasi pasangan capres-cawapres, pasangan dengan tingkat keterpilihan tertinggi adalah Prabowo-Gibran 52,5 persen, disusul Anies-Muhaimin 22,1 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,9 persen," tulis Populi dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).

"Adapun yang belum memutuskan sebesar 6,3 persen, dan menolak menjawab sebesar 2,2 persen," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com