Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju Pemilu 2024 Satu Putaran, Menko PMK Jelaskan Alasannya

Kompas.com - 07/02/2024, 18:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan alasan mengapa dirinya mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berlangsung satu putaran.

Salah satunya karena saat ini pemerintah sedang menyiapkan perpanjangan bantuan sosial (bansos) cadangan pangan.

Menurut Muhadjir, pertimbangan itu berkaitan dengan anggaran yang saat ini dimiliki pemerintah.

"Karena pemerintah sedang berinisiatif kalau ada dana cukup, kan bantuan pangan ini cadangan pangan ini akan diperpanjang sampai Juni. Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras ini," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Bantah Isu Mundur, Tegaskan Situasi Kabinet Aman

Dia mengatakan, jika nantinya kondisi harga belum bisa dikendalikan maka pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Khususnya, kepada masyarakat yang paling terdampak.

Pemerintah pun disebut sudah mengalokasikan bantuan kepada 22,4 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, Muhadjir menjelaskan pertimbangan lain mengapa dirinya berharap pemilu hanya berlangsung satu putaran, yakni pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi.

"Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 17,3 triliun. Untuk keamanan sangat tergantung. Semakin tidak aman semakin tinggi biayanya," kata Muhadjir.

"Perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain, itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp 40 triliun. Itu dari sisi keuangan," ujarnya lagi.

Baca juga: Menko PMK: Mudah-mudahan Pemilu Ini Satu Putaran Saja

Sementara itu, menurut Muhadjir, saat ini anggaran di berbagai kementerian sudah ada yang dikunci. Tujuannya untuk berjaga-jaga jika nantinya pemilu akan berlangsung dua putaran.

"Anggaran pertama-tama itu yang jadi korban itu kementerian-kementerian termasuk Kemenko PMK untuk melaksanakan itu. Biasanya memang nanti kembalikan kepada waktu anggaran perubahan," kata Muhadjir.

"Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berupaya untuk bisa bagaimana supaya (pemilu) Indonesia satu putaran. Apa pun kalau bagi saya, siapa pun pemenangnya, silahkan saja. Yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melanjutkan.

Lebih lanjut, Muhadjir juga menyinggung soal risiko sosial berupa konflik masyarakat lebih besar jika pemilu berlangsung dua putaran.

Baca juga: TNI AL Siapkan KRI, KAL, dan Patkamla untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke Pulau Terluar

Sebaliknya, dalam pandangannya, konflik sosial akan relatif lebih kecil jika pemilu berlangsung satu putaran.

"Kalau satu putaran saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran. Kemudian pasti kalau nanti terjadi peningkatan tensi apalagi seperti kondisi yang tidak kita harapkan pasti masalah investasi kita akan terkendala," kata Muhadjir.

"Dan kalau sudah investasi terkendala dampak buruknya berantai kan gitu, ada collateral damage-nya pada pengangguran, kemiskinan jadi efeknya. Dan itulah yang kita hindari gitu. Saya kira itu kenapa saya kemarin melontarkan dan saya tahu itu banyak yang mengomentari di medsos (media sosial) saya baca," ujarnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyinggung soal komentar dirinya soal pemilu satu putaran yang dipersoalkan publik.

"Kalau yang tim pemenangan yang ngomong, dianggap enggak apa-apa. Tapi begitu mereka sudah ngomong semua, saya ngomong dianggap salah," katanya.

Baca juga: Menko PMK: Mudah-mudahan Pemilu Ini Satu Putaran Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com