Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Guru Besar Kritik Jokowi, Bahlil: Ini Skenario, Kita Sudah Paham

Kompas.com - 05/02/2024, 18:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia angkat bicara soal banyaknya guru besar dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di berbagai daerah yang mengkritik situasi politik dan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat Pemilu 2024.

Menurutnya, kritik yang disampaikan para guru besar itu merupakan bagian dari skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu.

"Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai mantan aktivis," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Ya sudahlah, mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ngerti betul barang ini. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku. Kita ini besar di jalan, gimana kita enggak paham gini-ginian," tegasnya.

Baca juga: Kritik Akademisi Disebut Strategi Politik Partisan, UIN Jakarta: Jangan Khawatirkan Suara Istana

Meski begitu, ia tetap menghargai petisi dan kritik yang disampaikan mereka. Hanya menurutnya, ada sejumlah oknum akademisi yang mengacungkan jari yang identik dengan paslon capres-cawapres tertentu saat menyampaikan hal tersebut.

Selain itu ada pula salah seorang ketua umum parpol yang hadir.

"Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Yang bener saja bos. Jadi maksud saya ya buatnya itu yang enak lah.

"Tapi Pak Jokowi enggak apa-apa. Santai santai saja," tambahnya.

Sebelumnya, sikap pernyataan akademisi dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024.

Kemudian disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.

Yang terbaru, ada sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta juga menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca juga: Istana Sebut Kritik Akademisi Strategi Politik Partisan, Guru Besar UMS: Negara Urusan Bersama

Sementara itu, sebelumnya Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai kritik yang diserukan sejumlah kampus kepadanya. Menurutnya, itu adalah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat, 2 Februari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com