Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertanyaan Ganjar ke Anies Sindir Bansos Dinilai Simbol Kedekatan Paslon 1 dan 3

Kompas.com - 05/02/2024, 05:31 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) menilai pertanyaan sindiran soal bantuan sosial (bansos) yang dilayangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan adalah simbol kedekatan antar kedua pihak.

Dalam debat kelima Pilpres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024), Ganjar bertanya ke Anies mengenai persoalan bansos yang belakangan sedang menjadi sorotan dan diklaim pihak tertentu.

Pertanyaan bernada sindiran dari Ganjar yang langsung dijawab Anies dengan sindiran juga, dinilai sebagai bentuk kedekatan bahwa kedua pihak punya keresahan yang sama atas masalah politisiasi bansos.

"Ya (simbol kedekatan). Menurut saya itu," kata Asisten Pelatih Timnas Anies-Muhaimin (Amin), Jazilul Fawaid di lokasi.

Baca juga: Tanya soal Bansos ke Anies, Ganjar: Kalau Kesempatan Bertanya ke Pak Prabowo, Saya Tanyakan

Namun, Waketum PKB ini belum mau terlalu jauh berspekulasi soal peluang koalisi kedua pihak di putaran kedua pilpres.

Lebih lanjut, Jazilul menilai baik Anies maupun Ganjar memiliki pandangan yang sama soal bansos yang dianggap digunakan untuk kepentingan tertentu.

Oleh karenanya, menurut dia, Ganjar menanyakan pertanyaan sindiran itu kepada Anies.

"Pak Anies juga merasakan hal yang sama sehingga jawaban Pak Anies cukup memuaskan itu yang untuk soal bansos itu kan," ujar dia.

Jazilul pun mengingatkan agar bansos tidak dipolitisasi. Sebab, dana bansos berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

"Jangan bansos dicap oleh kepentingan tertentu krn itu uang APBN karena itu uang rakyat," kata dia.

Baca juga: Anies Sindir Bansos di Debat, Airlangga Sebut Pemberi Tak Pernah Klaim

Sebelumnya dalam debat, Ganjar bertanya ke Anies mengenai persoalan bansos yang belakangan sedang menjadi sorotan.

Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies sebagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tetap sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar.

Baca juga: Ganjar: Kita Harus Jaga Demokrasi, Lawan Politik Dinasti

Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin.

“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.

Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini.

Selain itu, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.

“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com