Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sindir Bansos di Debat, Airlangga Sebut Pemberi Tak Pernah Klaim

Kompas.com - 04/02/2024, 23:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bantuan sosial (bansos) tidak pernah diklaim secara personal oleh pihak yang memberikan.

Airlangga menyebut selama ini bansos adalah program pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Airlangga merespons Anies yang menyebutkan, banso kerap diklaim oleh pihak tertentu dalam debat kelima Pilpres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Anies: Bansos Itu Bantuan untuk Penerima, Bukan untuk Pemberi

"Tidak pernah ada pemberi yang mengeklaim, semua dilakukan rakyat oleh pemerintah sejak sebelum Covid-19, PKH kemudian KIS, dan KIP," kata Airlangga usai ajang debat.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa bansos berasal dari uang rakyat.

Dia menambahkan, jika ada data yang belum lengkap, akan diperbaiki agar semakin tepat sasaran.

Bansos, lanjut dia, turut disalurkan sesuai data yang telah dihimpun agar tepat sasaran.

"Jadi kalau bansos, itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi," ujarnya.

Sebelumnya dalam debat, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir dengan menyebut bantuan sosial (bansos) seharusnya disadari merupakan bantuan untuk penerima.

Baca juga: Sindir Persoalan Bansos, Anies: Tak Usah Dirapel dan Bukan Dibagikan di Pinggir Jalan

Pernyataan itu Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres kelima mengenai persoalan bansos yang belakangan sedang menjadi sorotan.

Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies sebagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tetap sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar.

Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin.

“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.

Baca juga: Anies Susun Program Bansos Plus, Angkanya Akan Ditingkatkan

Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini.

Selain itu, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.

“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com