Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Sulit Bayar UKT Sampai Harus Utang Pinjol, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan!

Kompas.com - 04/02/2024, 22:06 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyuarakan agar liberalisasi pendidikan segera dihentikan.

Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat merespons pertanyaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyangkut biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang tinggi dan mahasiswanya disarankan menggunakan pinjaman online (Pinjol).

“Yang pertama hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini!” kata Ganjar dalam sesi debat pilpres kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Baca juga: CEK FAKTA: Ganjar Sebut 12.000 Desa Masuk Blank Spot, Tak Dapat Layanan Internet

Ganjar menyebut, ia dan calon wakil presidennya, Mahfud MD memiliki program “satu keluarga miskin satu sarjana”.

Dengan program ini, masyarakat tidak dibuat pusing dan repot oleh persoalan biaya kuliah yang mahal.

Ganjar juga mengaku mendengar persoalan yang sama sebagaimana disampaikan Anies, bahwa problem mahasiswa hari ini mereka harus berhutang pada pinjol untuk membayar kuliah.

“Kami diskusi beberapa waktu lalu dengan mahasiswa di Jogja, ini (utang/pinjol untuk bayar kuliah) menjadi cerita utama,” tutur Ganjar.

Menurut Ganjar, pada kesempatan itu mahasiswa di Yogyakarta menyampaikan keluh kesah dan pertanyaan mengenai bagaimana nasib mereka agar bisa lebih baik. Sementara, mereka kesulitan mengakses pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, Ganjar lantas menegaskan, pemerintah harus mengintervensi masalah kesulitan keluarga miskin dalam mengakses pendidikan tinggi.

Baca juga: Disinggung Ganjar Pranowo Saat Debat, Apa Itu Program Bolpen?

“Dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka,” kata Ganjar.

Sebelumnya, akun media sosial X, @ITBfess mengungkap layanan pembayaran UKT di Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja dengan pihak ketiga yakni Danacita.

Adapun peminjaman dari Danacita tidak dikenakan biaya tanpa DP dan jaminan. Mahasiswa juga diberi opsi pembayaran dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan.

Baca juga: Ganjar Singgung Pernyataan Prabowo soal Otaknya Agak Lamban

"Disuruh pinjol sama ITB! Kami segenap sivitas akademik ITB mengucapkan selamat membayar cicilan beserta bunganya," tulis akun @ITBfess, Kamis (25/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com