Sekjen PDI-P Ungkap Terima Laporan Ada Bansos di Kantor DPD Golkar Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan adanya bantuan sosial (bansos) yang berada di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Yogyakarta.

Hasto mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini diungkapkan Hasto saat tiba di lobi Jakarta Convention Center (JCC) Senayan jelang debat kelima Pilpres, Minggu (4/2/2024).

"Ya akhirnya semuanya tahu, hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Golkar di DPD Yogya," kata Hasto, Minggu.

Baca juga: Megawati: Enggak Apa-apa Terima Bansos, tapi Coblosnya Jangan Goyang

Namun, Hasto tidak memerinci secara jelas mengenai laporan tersebut. Dia hanya menyatakan, temuan itu juga sudah beredar di media sosial.

Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa hal negatif bagi perhelatan Pemilu 2024.

"Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ujarnya.

Sebagai informasi, penyaluran bansos menjelang Pemilu dikritik sejumlah pihak.

Salah satu kritik datang dari mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas.

Baca juga: Tanggapi Kritik JK Soal Bansos, Bahlil: Masak Kita Enggak Boleh Beri ke Rakyat

Erry menilai bahwa pembagian bansos yang kembali gencar dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.

Apalagi, tak jarang Jokowi turun langsung untuk membagikan bansos tersebut kepada warga penerima bantuan, seperti yang baru-baru ini dilakukan Kepala Negara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi di Jawa Tengah.

Menurut Erry, hal itu tak lazim, terlebih dilakukan pada masa kampanye.

"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Hasto PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos