Hasto mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal ini diungkapkan Hasto saat tiba di lobi Jakarta Convention Center (JCC) Senayan jelang debat kelima Pilpres, Minggu (4/2/2024).
"Ya akhirnya semuanya tahu, hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Golkar di DPD Yogya," kata Hasto, Minggu.
Namun, Hasto tidak memerinci secara jelas mengenai laporan tersebut. Dia hanya menyatakan, temuan itu juga sudah beredar di media sosial.
Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa hal negatif bagi perhelatan Pemilu 2024.
"Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos," ujarnya.
Salah satu kritik datang dari mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas.
Erry menilai bahwa pembagian bansos yang kembali gencar dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak lepas dari nuansa politik.
Menurut Erry, hal itu tak lazim, terlebih dilakukan pada masa kampanye.
"Seperti biasanya kan dilakukan oleh paling tinggi bupati/walikota atau bahkan kepala desa, kepala RT RW malah di tempat saya. Tidak harus oleh presiden. Terlalu kentara menurut saya (bahwa) ada maksudnya," kata Erry kepada Kompas.com, Kamis (25/1/2024).
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/19281261/sekjen-pdi-p-ungkap-terima-laporan-ada-bansos-di-kantor-dpd-golkar