Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik JK Soal Bansos, Bahlil: Masak Kita Enggak Boleh Beri ke Rakyat

Kompas.com - 02/02/2024, 19:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Jusuf Kalla menilai, perbuatan Jokowi itu memalukan karena tidak sepatutnya bansos dibagikan di depan istana.

"Ini memalukan sekali. Kok bansos dibagikan di depan Istana," kata JK usai menghadiri Konferensi Pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, seorang presiden juga tidak perlu turun langsung membagi-bagikan bansos kepada masyarakat.

Menurut JK, bansos semestinya bisa didistribusikan melalui kantor pos, bukan malah dibagikan oleh presiden di depan istana yang jalannya justru dilalui oleh mobil.

"Sebaiknya jangan diulangi lagi, memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” ujar JK.

Baca juga: Airlangga Bantah Pakai Data Berbeda dengan Kemensos untuk Salurkan Bansos Januari-Februari 2024

Untuk diketahui, Jokowi pernah memantau langsung pembagian bansos untuk masyarakat di depan Istana Merdeka pada April 2023 lalu.

Ketika itu Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir memantau pembagian paket sembako dari pihak Istana Kepresidenan kepada masyarakat.

Belakangan, video pembagian bantuan itu kembali beredar pada bulan Januari 2024 menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com