Salin Artikel

Tanggapi Kritik JK Soal Bansos, Bahlil: Masak Kita Enggak Boleh Beri ke Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab kritikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, kepada Presiden Joko Widodo yang membagikan bansos ke berbagai daerah di tahun politik.

Adapun kritikan itu dilayangkan JK lantaran dia menganggap perbuatan Jokowi memalukan usai membagikan bansos di depan Istana.

Menanggapi hal itu, Bahlil menyampaikan bansos merupakan hak masyarakat yang membutuhkan.

"Dan masak sih kita enggak boleh beri kepada rakyat yang berhak menerimanya? Masak kita yang mampu ini enggak senang melihat negara memberikan perhatian kepada rakyat kecil," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Bahlil meminta semua pihak tidak merasa memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat rentan dan miskin.

Sebab, ada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mengaku pernah merasakan makan beras untuk keluarga miskin (Raskin) karena masalah ekonomi.

"Ingat saya pernah merasakan betul beras raskin karena ibu saya orang miskin dulu. Ibu saya pembantu rumah tangga, ayah saya buruh bangunan. Setiap bulan kami diberi jatah raskin, dan sangat bermanfaat," tuturnya.

Lagi pula kata Bahlil, pembagian bansos bukan baru-baru ini saja dilakukan Jokowi.

Pembagian ini sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak tahun 2009 ketika Jokowi belum menjadi presiden.

"Sejak zamannya pak JK sudah ada pas 2014 jadi Wapres. Dan Pak Presiden membagi itu juga sudah dari tahun sebelumnya. Dari 2015, 2017, sering melakukan. Bukan baru," jelas Bahlil.

Kemudian lanjut Bahlil, anggaran pembagian bansos sudah disetujui oleh DPR RI.

Oleh karena itu, ia curiga beberapa pihak yang memprotes pembagian bansos justru tidak sayang kepada rakyat kecil.

"Mungkin bagi orang kaya biasa saja. Nah, Pak Jokowi ingin memberikan itu dan ini sudah diputuskan lewat DPR. Masak ada elite yang memprotes itu," sebut Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengkritik aksi Presiden Joko Widodo yang pernah membagi-bagikan bantuan sosial di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada 2023 lalu.

Jusuf Kalla menilai, perbuatan Jokowi itu memalukan karena tidak sepatutnya bansos dibagikan di depan istana.

"Ini memalukan sekali. Kok bansos dibagikan di depan Istana," kata JK usai menghadiri Konferensi Pers bersama para Tokoh Bangsa dan Organisasi Masyarakat untuk Pemilu 2024 di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2024).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, seorang presiden juga tidak perlu turun langsung membagi-bagikan bansos kepada masyarakat.

Menurut JK, bansos semestinya bisa didistribusikan melalui kantor pos, bukan malah dibagikan oleh presiden di depan istana yang jalannya justru dilalui oleh mobil.

"Sebaiknya jangan diulangi lagi, memalukan sekali. Bisa saja media internasional tulis bahwa Indonesia sudah parah sampai presiden bagi-bagi beras depan istana,” ujar JK.

Untuk diketahui, Jokowi pernah memantau langsung pembagian bansos untuk masyarakat di depan Istana Merdeka pada April 2023 lalu.

Ketika itu Jokowi bersama Menteri BUMN Erick Thohir memantau pembagian paket sembako dari pihak Istana Kepresidenan kepada masyarakat.

Belakangan, video pembagian bantuan itu kembali beredar pada bulan Januari 2024 menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/19285801/tanggapi-kritik-jk-soal-bansos-bahlil-masak-kita-enggak-boleh-beri-ke-rakyat

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke