Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Gelontoran Bansos Rp 496 T Jelang Pemilu, Surya Paloh: Mengundang Kecurigaan

Kompas.com - 02/02/2024, 10:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DELI SERDANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, gelontoran dana bantuan sosial (bansos) Rp 496 triliun menjelang Pemilu 2024 menimbulkan kecurigaan.

Surya mengatakan, jika memang masyarakat membutuhkan, ia ingin bansos itu diberikan dalam banyak waktu, tidak hanya menjelang pemilu.

“Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya,” kata Surya saat ditemui awak media selepas kampanye terbuka di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

“Jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang saya itu tidak perlu ada,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Pernah Bagikan Bansos di Depan Istana, Jusuf Kalla: Jangan Diulangi Lagi, Memalukan Sekali

Menurut Surya, pemerintah seharusnya melihat stabilitas di masyarakat hari ini yang membuat semua pihak nyaman dan tenang.

Ia mengaku tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu. Namun, kata Surya, masyarakat harus dilatih agar memiliki pemikiran kritis.


Dengan nalar kritis itu, mereka bisa ikut mengawasi kebijakan pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Untuk bisa mengkritisi sisi kebijakan yang diangkat tidak cocok itu bukan langsung menjadi musuh kita, apalagi musuh negara,” ujar Surya,

Lebih lanjut, ia menyinggung peran Partai Nasdem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Nasdem belum pernah mencabut dukungannya atas kepemimpinan pemerintahan yang ada pada saat ini,” kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: Kenaikan Bansos 2024 Jadi Rp 496 Triliun, Apa Maksudnya?

Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024. 

Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 tahun 2021 Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan memuat konflik kepentingan.

Sebab, bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi dan anak buahnya yang dinilai condong bahkan mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com