Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundur dari Kabinet, Mahfud Ingin Langkahnya Dicontoh Paslon Lain dan Ketum yang Kampanye

Kompas.com - 02/02/2024, 10:46 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahfud MD berharap, mundurnya ia sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dapat dicontoh oleh para menteri yang juga berkepentingan pada Pemilu 2024.

Para menteri itu, bukan cuma yang mencalonkan diri sebagai presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saja, tetapi juga ketua umum partai politik yang kerap berkampanye.

“Menurut saya (yang seharusnya mencontoh) ya calon, pasangan calon yang lain, kemudian mungkin ketua partai yang banyak berkampanye, yang hampir setiap hari mengkampanyekan,” kata Mahfud dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, dalam program Rosi Kompas TV, Kamis (1/2/2024).

Namun, Mahfud tidak akan mendorong menteri-menteri lainnya untuk mengikuti langkahnya. Menurutnya, itu kebebasan setiap orang.

“Kalau saya sendiri untuk standar etik itu untuk saya sendiri sajalah. Bahwa etika saya seperti itu,” ujarnya.

Baca juga: Soal Pengganti Mahfud, Jokowi: Beri Waktu Sehari, Dua Hari...

Mahfud pun mengaku bahwa keputusannya mundur dari Menko Polhukam bukan hanya karena alasan etik, tapi juga elektoral. Mahfud bilang, setelah meletakkan jabatan sebagai menteri, ia bisa lebih leluasa berkampanye sebagai cawapres pendamping capres Ganjar Pranowo.

Dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri, kata Mahfud, ia bisa bicara dan bekerja tanpa ragu. Namun, Mahfud menyebut, bukan berarti dirinya bakal membocorkan rahasia negara.

“Saya (mundur dari Menko Polhukam) murni etik dan juga sekaligus untuk kerja politik. Kan sudah saya katakan, biar enak kerja politiknya,” katanya.

“Saya tidak ingin mempertentangkan apakah ini keperluan etik atau keperluan elektoral, mungkin dua-duanya,” ucap Mahfud.

Mahfud merasa tidak rugi dirinya mundur meski ada menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi tetap berada di Kabinet Indonesia Maju.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu justru merasa lega karena setelah ini ia dapat berkampanye tanpa mengkhawatirkan posisinya sebagai Menko Polhukam.

Mahfud bilang, sesuai aturan, ia selalu mengajukan surat cuti ke Presiden. Sebelum surat permohonan cuti itu disetujui, Mahfud tak akan pergi berkampanye.

Namun, Mahfud menyebut, ada kandidat lain yang setiap hari kampanye ke sana ke mari, yang dipertanyakan izin cutinya.

“Saya merasa saya ini sudah berlaku tertib kok yang lain enggak ya. Sekarang saya merasa plong, seumpama juga melakukan itu tidak melanggar juga, tidak nyolong-nyolong kesempatan,” tuturnya.

Mahfud menambahkan, banyak pro kontra atas manuvernya mundur dari Menko Polhukam. Ada yang menyayangkan keputusan itu, ada pula yang mendukung.

Baca juga: Alasan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam: Bukan Cuma Etik, tapi Juga Elektoral

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com