Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aidil Aulya
Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Dosen UIN Imam Bonjol Padang

Mahfud Mundur dari Kabinet: Keputusan Etis atau Elektoral?

Kompas.com - 02/02/2024, 08:55 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MUNDURNYA Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam merupakan pertunjukan menarik di tengah badai moralitas politik akhir-akhir ini.

Pembicaraan paling aktual pada pilpres 2024 dari awal sampai sekarang adalah diskusi tentang etika dan moral.

Dimulai dari pencalonan salah satu cawapres yang dianggap bermasalah secara etis karena putusan Mahkamah Konstitusi, lalu eskalasinya memuncak dengan gimik-gimik yang ditunjukkan pada saat debat capres dan cawapres.

Pembicaraan mengenai etika dan moralitas semakin popular di setiap diskusi publik. Ditambah lagi dengan pernyataan Presiden Jokowi soal keberpihakannya dalam Pemilu sambil mengacungkan lembaran undang-undang untuk melegitimasi sikapnya.

Belum lagi bisik-bisik persoalan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggap dimanfaatkan secara tidak etis untuk mengais perolehan elektoral calon tertentu. Semua isu itu masuk dalam pembicaraan etika dan moralitas politik yang terus menyeruak.

Kembalinya Mahfud menjadi politisi bebas dan akademisi yang tidak diembel-embeli tungkus jabatan Menko Polhukam diibaratkan pinang pulang ke tampuknya. Memang di situlah harusnya tempat Mahfud bernaung.

Mahfud kembali ke asalnya, bebas, kritis, berani, dan apa adanya. Kembali menjadi manusia bebas dan tidak terbebani oleh arus besar di belakangnya.

Mahfud menyampaikan bahwa dia menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari jabatan tersebut.

Kapan momentum dan situasi yang tepat itu? Apakah memang murni pertimbangan etika politik ataupun hanya kepentingan elektoral? Hanya Mahfud yang benar-benar tahu.

Secara gamblang Mahfud menyebutkan ingin mencegah konflik kepentingan dan memberikan contoh kepada capres dan cawapres lainnya supaya tidak memberdayakan jabatannya untuk kepentingan elektoral.

Pemberian contoh yang dimaksudkan oleh Mahfud mungkin tidak bermaksud sarkastis terhadap calon yang lain.

Kondisi kebatinan yang dihadapi oleh Mahfud bisa saja dijadikan patokan kondisi kabinet sekarang. Mengingat dalam susunan kabinet terhimpun seluruh kekuatan yang saling berkontestasi dalam pilpres kali ini.

Siapa yang bisa menebak suasana kebatinan Mahfud? Mungkin terlalu prematur untuk melihat gambaran suasana kabinet hanya didasarkan pada pilihan politik Mahfud.

Peribahasa mengajarkan, “angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam” (rahasia tidak selamanya dapat disembunyikan, akhirnya akan terbuka juga).

Sebelum Mahfud mundur, sudah ada desas-desus tentang beberapa menteri yang konon akan mundur dari kabinet. Belum lama juga, Mensos Tri Rismamaharini juga menyiratkan keberatannya tentang kondisi kabinet terkait bansos.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Saksi Sebut Mutu Beton Tol Layang MBZ di Bawah Standar

Nasional
PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

PDI-P Tidak Undang Jokowi ke Rakernas: Beliau Sangat Sibuk dan Menyibukkan Diri

Nasional
Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Kacau-balau RUU Penyiaran, Ancam Demokrasi dan Pasung Kebebasan Pers

Nasional
LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

LPSK Beri Perlindungan dan Rehabilitasi Psikologis 4 Saksi Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi yang Memang Ingin Tetap Dekat dengan Prabowo

Nasional
Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KP Terjunkan Penyuluh Perikanan hingga Taruna untuk Bantu Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

3 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Madinah

Nasional
TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

TNI AL Petakan Rute dan Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster

Nasional
Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com