Mahfud MD Mundur, AHY dan Dudung Diprediksi Masuk Bursa Calon Menko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama diprediksi masuk bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pengganti Mahfud MD yang mundur dari kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo.

Nama-nama itu, seperti, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

“Memang banyak spekulasi setelah Mahfud mundur, misalnya seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

“Ada juga dikaitkan dengan Pak Dudung yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka),” lanjutnya.

Menurut Adi, AHY mempunyai kans besar menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud. Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahkan oleh Menko Polhukam.

Penunjukan AHY sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi. Langkah itu sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres yang diyakini didukung oleh Kepala Negara.

Baca juga: 3 Poin Isi Surat Pengunduran Diri Mahfud MD yang Diserahkan ke Jokowi

Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Di mana Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” ujar Adi.

Adi menilai, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran.

Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, kata Adi, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi.

“Ini tahun politik yang saya kira apa pun yang didapatkan itu tentu tak ada makan siang yang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” kata Adi.

Namun, lanjut Adi, selain AHY, Jokowi sangat mungkin menunjuk nama-nama lain dari kalangan partai politik, baik itu kader Partai Golkar, kader Partai Gerindra, kader Partai Amanat Nasional (PAN), maupun kader partai politik lain pendukung Prabowo-Gibran.

Meski belum dapat dipastikan, Adi yakin, sosok yang dipilih Jokowi bukan berasal dari partai yang tidak satu gerbong dengan pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader PDI Perjuangan, kader Partai Nasdem, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lebih lanjut, Adi menyebutkan, sulit untuk menebak pikiran dan sikap politik Jokowi belakangan ini. Bisa jadi, Presiden menunjuk sosok pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, mungkin juga profesional.

Jika pun pengganti Mahfud ditunjuk dari kalangan profesional, diyakini sosok tersebut adalah orang dekat Jokowi yang loyal dan tegak lurus terhadap Presiden.