Salin Artikel

Mahfud MD Mundur, AHY dan Dudung Diprediksi Masuk Bursa Calon Menko Polhukam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama diprediksi masuk bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pengganti Mahfud MD yang mundur dari kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo.

Nama-nama itu, seperti, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

“Memang banyak spekulasi setelah Mahfud mundur, misalnya seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

“Ada juga dikaitkan dengan Pak Dudung yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka),” lanjutnya.

Menurut Adi, AHY mempunyai kans besar menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud. Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahkan oleh Menko Polhukam.

Penunjukan AHY sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi. Langkah itu sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres yang diyakini didukung oleh Kepala Negara.

Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Di mana Pak Jokowi menjadikan AHY menko ini tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” ujar Adi.

Adi menilai, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran.

Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, kata Adi, ada “harga” yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi.

“Ini tahun politik yang saya kira apa pun yang didapatkan itu tentu tak ada makan siang yang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” kata Adi.

Meski belum dapat dipastikan, Adi yakin, sosok yang dipilih Jokowi bukan berasal dari partai yang tidak satu gerbong dengan pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader PDI Perjuangan, kader Partai Nasdem, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maupun kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Lebih lanjut, Adi menyebutkan, sulit untuk menebak pikiran dan sikap politik Jokowi belakangan ini. Bisa jadi, Presiden menunjuk sosok pengganti Mahfud dari kalangan partai politik, mungkin juga profesional.

Jika pun pengganti Mahfud ditunjuk dari kalangan profesional, diyakini sosok tersebut adalah orang dekat Jokowi yang loyal dan tegak lurus terhadap Presiden.

“Memasuki tahun politik yang saya kira memang Jokowi itu membutuhkan back up politik secara total dari menterinya, jangan sampai menterinya ini bermanuver merugikan pemerintah atau presiden,” tutur Adi.

Sebagaimana diketahui, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari posisi Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menyerahkan surat permohonan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud di Istana.

Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Jokowi lantaran telah dipercaya menjabat Menko Polhukam sejak 19 Oktober 2019. Menurut dia, pengangkatannya menjadi Menko Polhukam merupakan sebuah penghormatan dari Jokowi kepada dirinya.

"Pengangkatannya penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu," tegas dia.

Namun demikian, permohonan pengunduran diri Mahfud masih menunggu keputusan presiden (kepres). Belum diketahui pula sosok yang akan menggantikan Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/05150051/mahfud-md-mundur-ahy-dan-dudung-diprediksi-masuk-bursa-calon-menko-polhukam

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke