Mahfud Enggan Ikut Campur soal Sosok Menko Polhukam Penggantinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur mengenai siapa sosok yang cocok menjadi menko polhukam menggantikan dirinya.

Mahfud mengingatkan, keputusan mengenai pengisian pos menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Kalau siapa-siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu sama sekali saya hindari untuk bicara itu karena itu spenuhnya hak prerogatif presiden," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Hasto: Mahfud Mundur karena Fungsi Menko Polhukam Diambil Alih Jokowi

Mahfud mengatakan, hal itu berarti presiden mempunyai pertimbangannya sendiri terkait profesionalisme dan konstelasi politik dalam mengisi jabatan menteri.

"Jadi saya tidak akan ikut campur. Besok pun ditanya, seumpama, saya akan bilang tidak tahu siapa yang cocok," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud pun mengaku tidak punya pesan-pesan khusus kepada sosok yang akan menggantikannya kelak.

Baca juga: 3 Poin Isi Surat Pengunduran Diri Mahfud MD yang Diserahkan ke Jokowi

Menurut dia, Presiden Jokowi akan memberi pembekalan kepada menteri pengganti dirinya.

"Biar Presiden yang membekali itu semua, kecuali nanti menteri barunya bertanya pada saya, saya tentu akan terbuka dengan senang hati," ujar Mahfud.

Diberitakan, Mahfud telah resmi mengajukan permohonan pengunduran diri dari posisi menko polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Mahfud Terus Bertugas sebagai Menko Polhukam hingga Keppres Pemberhentian Terbit

Mahfud telah bertemu dengan Jokowi pada Kamis sore untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Baru saja saya diterima Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ditemani Bapak Mensesneg, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat kabar tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam," ujar Mahfud dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore.

"Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti," tegasnya.