Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aria Bima Klaim Data Kemensos Tak Dipakai untuk Penyaluran Bansos Januari-Februari, padahal...

Kompas.com - 01/02/2024, 12:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima mengaku mendapatkan informasi bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang diperbaiki oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dipakai dalam pembagian bantuan yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2024.

Hal itu disampaikan Aria Bima setelah ditanya tentang curhatan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait keadaan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkini.

"Nah, data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos ini infonya tidak dipakai di dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini," kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Dia mengungkapkan, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Risma kepadanya.

Baca juga: Banjir Bansos Pemerintah, Jokowi Dianggap Mainkan Politik Transaksional

Sementara itu, menurut Aria Bima, yang dipakai adalah data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos, tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Terkait suasana kabinet yang tidak nyaman, Aria Bima mengatakan, hal itu juga disampaikan langsung oleh Risma kepadanya.

Termasuk, ketika Risma tidak dilibatkan dalam pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Kali ini kok nampaknya kok tidak banyak melibatkan Bu Risma. Bahkan, daftar penerima bantuan pun tidak mengacu pada data Kemensos yang setiap bulannya, setiap periode triwulannya dievaluasi," kata Aria Bima.

Baca juga: Blak-blakan Risma soal Kabinet Jokowi Tak Nyaman, Istana Bantah, TKN Tuding Dongeng Semata

Sebelumnya diberitakan, dalam realisasi program bansos atau sembako, Presiden Jokowi bahkan sampai "turun gunung" dengan mengecek penyalurannya. Salah satunya di Salatiga, Jawa Tengah pada 22/1/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan berupaya melanjutkan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024. Dia berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat agar bansos tetap tersalurkan.

"Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat sehingga bisa terus dilakukan," kata Jokowi.

Dalam penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah ternyata ditemukan adanya stiker bergambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Stiker tersebut tertempel di kantong-kantong beras bansos.

Adapun Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Jokowi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Baca juga: Jokowi Tak Ajak Risma Bagikan Bansos, PDI-P: Penyalahgunaan Politik yang Serius, Cederai Rakyat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com