Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Libatkan Risma Bagi Bansos, Politikus PDI-P: Takut Tidak Bisa Diatur

Kompas.com - 31/01/2024, 21:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut Menteri Sosial Tri Rismaharini nantinya tidak bisa diatur sehingga tak dilibatkan dalam program pembagian bantuan sosial (bansos) .

Tak diajaknya menteri asal PDI-P itu pun dianggap semakin menegaskan bahwa pembagian bansos yang gencar dilakukan jelang pemilu hanya demi kepentingan politik belaka.

"Jangan-jangan ketakutan kalau sampai Bu Risma tidak bisa diatur bansos-bansos itu untuk kepentingan politik. Saya kira itu," ungkap Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Istana Akui Jokowi Tak Ajak Mensos Saat Bagikan Bansos, Ini Alasannya

Oleh sebab itu, Aria memandang bahwa tidak dilibatkannya Risma saat Presiden Jokowi membagikan bansos di beberapa daerah, justru menjadi tanda tanya.

Pasalnya, ia masih mengingat bahwa Jokowi yang memilih Risma untuk membantunya di pemerintahan sebagai Mensos.

"(Risma) Pilihan Presiden langsung, ya. Ini saya sampaikan perlu ya, waktu itu presiden menyodorkan Ibu Risma, Ibu Mega setuju dan kerjanya bagus," kata Aria Bima.

Sehingga, dengan demikian Risma seharusnya dipandang layak dan cocok mengurusi persoalan sosial, termasuk membagikan bansos.

"Kecuali kalau Bu Risma kinerjanya enggak bagus, kecuali kalau ada standar kinerja yang jelek," imbuh Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Baca juga: Hasto Ungkap Cerita Risma soal Suasana Kabinet Jokowi: Ada Unsur Ketidaknyamanan

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Jokowi tidak mengajak Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Guyuran Bansos Jelang Pemilu, Anggaran Beda Tipis dari Masa Pandemi Covid-19

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com