Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Respons Isu Pengunduran Diri Mahfud, Mensesneg: Kami Belum Tahu

Kompas.com - 31/01/2024, 13:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar informasi yang menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menyampaikan pengumuman penting pada Rabu (31/1/2024) siang ini.

Kabar itu langsung mengarah pada isu pengunduran diri calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 tersebut dari Kabinet Presiden Joko Widodo yang mengemuka akhir-akhir ini.

Dikonfirmasi terkait rencana pengumuman dengan isu pengunduran diri, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan belum tahu agenda dari pengumuman tersebut.

"Kami belum tahu tentang hal ini," ujar Pratikno saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu.

Baca juga: Soal Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Ganjar: Sebentar Lagi Kita Tunggu

Sebelumnya, Pratikno membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Mahfud MD pada Senin (29/1/2024) malam.

Dalam pertemuan itu, Mahfud menyampaikan izin untuk minta waktu bertemu Presiden Jokowi.

Pratikno juga memastikan bahwa dalam pertemuan pada Senin malam Mahfud tidak sekaligus menyampaikan surat pengunduran dirinya.

Sementara itu, pada Selasa (30/1/2024) Mahfud MD angkat bicara soal isu mundur dari kabinet yang semakin menguat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, sebagai menteri yang diangkat oleh Jokowi, dia harus memberi tahu terkait langkah politik yang diambil.

Hal ini, menurut Mahfud, dilakukan untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada presiden sebagai kepala negara.

Baca juga: Mundur dari Menteri Jokowi, Mahfud: Saya Cawapres, Jadi Harus Jelas

Seperti diketahui, Mahfud merupakan cawapres yang berpasangan dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa.

"Lalu yang kedua, masalah politik, ya, saya sudah jadi cawapres, jadi harus jelas. Secara ketatanegaraan, jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi saya harus datang penuh penghormatan," ujarnya lagi.

Mahfud juga menyebut, orang Jawa adalah orang yang menjunjung etika. Untuk itu, dia akan melangkah penuh dengan etika.

"Orang Jawa itu etikanya, tidak datang dan pergi begitu saja, sehingga selalu baik-baik," kata Mahfud.

Baca juga: Bertemu Mensesneg, Mahfud Izin Bertemu Jokowi di Tengah Isu Pengunduran Diri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com