Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Ganjar: Sebentar Lagi Kita Tunggu

Kompas.com - 31/01/2024, 12:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak masyarakat menunggu keputusan calon wakil presiden Mahfud MD yang akan mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).

Hal ini disampaikan Ganjar merespons kabar yang menyebut bahwa Mahfud akan mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam pada Rabu (31/1/2024) siang hari ini.

Baca juga: Megawati Sudah Lama Restui Mahfud Mundur dari Menteri Jokowi

"Sebentar lagi kita tunggu," kata Ganjar di Pontianak, Rabu siang.

Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud yang akan mundur dari jabatan menko polhukam demi mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.


Pasalnya, menurut Ganjar, ada anggapan di publik bahwa sejumlah menteri menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, misalnya dengan membagi-bagikan bantuan sosial.

"Kalaulah keputusan akan diambil dalam beberapa jam kemudian, saya orang yang hormat sama beliau Pak Mahfud, mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut," ujar dia.

Baca juga: Mahfud Bertemu Mensesneg di Tengah Rencana Mundur dari Kabinet

Diberitakan, Mahfud mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan menko polhukam pada momentum yang tepat.

Mahfud juga sudah bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno supaya dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh, Mahfud akan menyampaikan sebuah pengumuman pada Rabu siang pukul 14.00 WIB hari ini di sela-sela kegiatan kampanye di Lampung. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com