Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye di Sumenep, Cak Imin Sebut Perubahan adalah Agenda Rakyat

Kompas.com - 31/01/2024, 13:17 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

SUMENEP, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta pendukungnya mengamankan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang jatuh 14 Februari 2024.

Pria yang karib disapa Cak Imin tersebut mengatakan, kali ini masyarakat bisa menitipkan aspirasi perubahan padanya dan calon presiden (capres) Anies Baswedan.

“Perubahan itu adalah hak yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia, betul? Insya Allah semua kerja keras kita adalah ibadah yang kita abadikan pada 270 juta rakyat Indonesia,” ujar Cak Imin di Gedung Adi Poday, Sumenep, Madura, Rabu (31/1/2024).

“Itulah makna perubahan yang sesungguhnya. Kita tidak ingin dibohongi lagi, betul? Tidak ingin ditipu lagi, betul?” katanya lagi.

Baca juga: Cak imin Minta Perusahaan Bus Tak Batalkan Kesepakatan dengan Relawan yang Ingin Kampanye di Jakarta

Dalam kampanye akbar itu, Cak Imin kembali menekankan bakal memperjuangkan nasib petani dengan menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau.

Kemudian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga ingin membuka banyak beasiswa untuk para santri.

“Itulah amanat perubahan, perubahan itu agenda rakyat. Bukan agenda (Anies-Muhaimin), bukan agenda partai-partai politik saja,” ujarnya.

Terakhir, Cak Imin menyatakan optimisme memenangkan Pilpres 2024. Pasalnya, dia mengklaim mendapatkan dukungan dari para kiai dan ulama.

“Kami berdua mendapat amanat dari para kiai, para ulama, para habib dan insya Allah ummat Islam seluruh Indonesia bersatu padu untuk perubahan Indonesia,” kata Cak Imin.

Baca juga: Bicara Perubahan Saat Kampanye di Sumenep, Cak Imin: Kita Tidak Ingin Ditipu Lagi, Betul?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com