Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo tetapi Kini Dukung, Ganjar: Anda Tidak Etis

Kompas.com - 31/01/2024, 12:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir sejumlah purnawirawan jenderal yang dulu memecat Prabowo Subianto dari keanggotaan TNI tapi kini mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Awalnya, Ganjar bercerita mengenai pertanyaannya kepada Prabowo terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada bebat perdana Pilpres 2024, Desember 2024 lalu.

"Terkait dengan pelanggaran HAM, kalau Anda nonton debat pertama, sayalah orang yang berani bertanya langsung di depan Pak Prabowo," kata Ganjar saat berdialog dengan kelompok mahasiswa dan generasi Z di Pontianak Comvention Center, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Paspampres Bantah Aniaya Warga Pembentang Spanduk Dukung Ganjar Saat Jokowi di Yogyakarta

Saat itu, Ganjar menagih komitmen Prabowo membentuk pengadilan HAM serta mencari keberadaan aktivis yang hilang atau tempat para aktivis itu dimakamkan bila mereka sudag meninggal dunia.

Menurut dia, pertanyaan itu diajukan agar mendapat jawaban atas isu pelanggaran HAM dan masalah tersebut tidak selalu menjadi perdebatan ketika pemilu tiba.

"Apakah sedang menghina beliau? Tidak. Apakah saya sudah mengungkit masa lalu? Tidak. Karena saya ingin memastikan agar perdebatan ini tidak terulang setiap mau pilpres," kata politikus PDI-P itu.

Namun, Ganjar menyebutkan bahwa pertanyaan itu dianggap tidak etis oleh sejumlah pendukung Prabowo, termasuk para purnawirawan jenderal yang dulu menyatakan Prabowo bersalah dalam kasus penghilangan aktivis.


Menurut Ganjar, justru para pensiunan jenderal itu yang tidak etis karena sekarang malah mendukung sosok yang dulu mereka putuskan untuk dipecat dari TNI.

"Ada beberapa jenderal yang dulu ikut menghukum lalu berkomentar begini, 'itu tidak etis pertanyaannya'. Saudara yang sangat tidak etis, Saudara dulu yang memutuskan dan Saudara hari ini berada di kubunya dan Anda membalikkan pikiran itu, Saudara yang tidak etis," kata Ganjar.

Baca juga: Bakal Keliling Jakarta, Jatim, Jabar, Ganjar-Mahfud Tutup Kampanye Akbar di Jateng

Seperti diketahui, Prabowo dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena dinyatakan terbukti bersalah dalam penculikan aktivis pada akhir pemerintahan Orde Baru

Ada sejumlah perwira tinggi TNI di DKP yang kini berbalik mendukung Prabowo pada Pilpres 2024, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar.

Selain itu, Wiranto yang menjabat sebagai panglima ABRI saat Prabowo dipecat kini juga masuk dalam barisan pendukung eks komandan jenderal Kopassus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com