Paslon 1,2, dan 3 Targetkan Kenaikan IPK jika Menang Pilpres, Ini Angkanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menargetkan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 pada tahun 2023 ke angka yang lebih tinggi jika memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Target-target itu dikatakan tiap tim sukses (timses) perwakilan pasangan calon dalam acara peluncuran skor IPK oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menargetkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mampu menaikkan IPK ke angka 40-41 pada tahun 2029 atau di tahun terakhir masa jabatan Anies-Muhaimin jika terpilih menjadi pemimpin negeri ini.

"Ini saya pribadi, bukan pernyataan resmi kampanye. Karena baru juga CPI (Corruption Perseption Indeks) keluar, belum sempat diskusi dalam. Saya pribadi menilai target dalam kurun waktu lima tahun periode pertama, kembali ke kepala empat dulu, tahap pertama. Kembali ke kepala empat, 40-41 dari 34 saat ini," kata Tom di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, Todung: Itu Angka yang Jelek

Adapun di periode kedua kepemimpinan, Tom Lembong menargetkan Indeks Persepsi Korupsi meningkat ke angka 50.

"Jadi itu memang angka psikologis di mana kalau kita tembus angka tersebut, kita mungkin sudah masuk ke sebuah peradaban di mana kita akan aman, tidak terlalu rentan lagi merosot kembali ke angka yang rendah," ujar Tom Lembong.

Sementara itu, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Alpha Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar menargetkan Indeks Persepsi Korupsi kembali ke angka 40 di tahun pertama pemerintahan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dia tak menyebut berapa angka selanjutnya hingga akhir pemerintahan periode pertama Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Jadi untuk tahun 2024 kami menargetkan angka CPI kita 40 karena itu awal dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran jadi kita bisa memulai dengan angka 40 di tahun 2024," kata Fritz.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menargetkan, IPK akan naik dua poin setiap tahun di kepemimpinan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Artinya dalam satu periode kepemimpinan, IPK akan naik 10 poin, dari 34 tahun 2023 menjadi 44 tahun 2029.

"Kalau saya sih realistis, kalau lima tahun ya 5x2, 10. Jadi yaitu 44. Kalau sepuluh tahun ya 20, gitu saja. Jadi naiknya dua setiap tahun," ujar Todung.

Sebagai informasi, IPK Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34, yang membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023.

Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, TKN: Pada Masa Megawati Paling Tinggi 19

Skor ini pun membuat Indonesia berada jauh di bawah Singapura, diikuti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Secara berurutan, skor IPK Singapura berada di angka 83 pada tahun 2023, stagnan dibanding tahun lalu. Diikuti Malaysia dengan skor 50, Timor Leste dengan skor 43, Vietnam dengan skor 41, dan Thailand dengan skor 35.

Adapun negara ASEAN lain yang berada pada angka yang sama atau di bawah Indonesia adalah Filipina dengan skor 34, Laos dengan skor 28, Kamboja 22, dan Myanmar 20.

Tercatat, ada delapan indikator yang digunakan TII dalam menyusun IPK.

Dari delapan indikator, ada satu indikator atau sumber data mengalami penurunan dibanding temuan tahun sebelumnya, yaitu PRS international Country Risk Side yang merosot 3 poin dari 35 menjadi 32. Jika ditarik lebih jauh maka terjadi penurunan sebesar 16 poin dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, empat sumber data mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Ratings dengan skor 47, World Justice Project-Rule of Law Index dengan skor 24, PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit dengan skor 29.

Sedangkan, tiga sumber data mengalami kenaikan yakni Bertelsmann Transformation Index (+3) dari 33 menjadi 37, IMD World Competitiveness Yearbook (+1) dari 39 menjadi 40, dan Varieties of Democracy Project (VDem) (+1) dari 24 menjadi 25.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan di Angka 34, Todung: Itu Angka yang Jelek