Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar

Kompas.com - 30/01/2024, 21:04 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) meraih capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 sebesar Rp 32,05 miliar.

Capaian tersebut setara dengan 129,4 persen dari target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebesar Rp 24,76 miliar.

Kenaikan PNBP pada subsektor pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) itu dihasilkan melalui berbagai program terobosan BPPSDM KP, yaitu Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Program inovatif seperti SFV telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian PNBP pada 2023. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) SFV.

Baca juga: Genjot Produksi Ikan Patin di Tanah Bumbu, Kementerian KP Kembangkan SFV Seluas 157 Hektar

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyatakan bahwa pengelolaan PNBP melalui program inovatif SFV telah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Pada 2023, kata dia, program tersebut menjadi pendorong utama dalam mencapai PNBP di seluruh lini satuan kerja di bawah BPPSDM KP.

“Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen (dalam) mencapai PNBP tersebut. Intinya bapak ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih. Namun, (hal) yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga: Kementerian KP, FAO, dan Pemprov Jateng Lepasliarkan 20 Kg Sidat Hasil Proyek IFish

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
DOK. Humas Kementerian KP Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Lebih jauh, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan aset di UPT BPPSDM.

Langkah tersebut diambil untuk mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan PNBP.

"Kalau aset itu bisa kami optimalkan dan fungsikan secara baik sesuai peran dan tujuannya di setiap satuan kerja (satker), saya kira ini akan memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk PNBP," imbuh Nyoman.

Hal tersebut, lanjut dia, dibuktikan dari keberhasilan komitmen BPPSDM pada 2023  untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU sebesar Rp 24 miliar.

Baca juga: LMAN Kumpulkan PNBP Rp 3,7 Triliun Sepanjang 2023

Melalui kerja keras dan dukungan program prioritas BPPSDM, terutama SFV yang ada di UPT, BPPSDM KP berhasil melampaui target PNBP sebesar Rp 24,76 miliar, dan berhasil menyetor sebesar Rp 32,05 miliar.

Nyoman menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian PNBP tersebut pada 2024.

Sebagai tindak lanjut, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan diskusi mendalam mengenai strategi BPPSDM dalam meningkatkan pencapaian PNBP, melibatkan narasumber-narasumber kompeten.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com