Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar

Kompas.com - 30/01/2024, 21:04 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) meraih capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 sebesar Rp 32,05 miliar.

Capaian tersebut setara dengan 129,4 persen dari target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebesar Rp 24,76 miliar.

Kenaikan PNBP pada subsektor pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) itu dihasilkan melalui berbagai program terobosan BPPSDM KP, yaitu Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Program inovatif seperti SFV telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian PNBP pada 2023. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) SFV.

Baca juga: Genjot Produksi Ikan Patin di Tanah Bumbu, Kementerian KP Kembangkan SFV Seluas 157 Hektar

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyatakan bahwa pengelolaan PNBP melalui program inovatif SFV telah berlangsung sejak dua tahun lalu.

Pada 2023, kata dia, program tersebut menjadi pendorong utama dalam mencapai PNBP di seluruh lini satuan kerja di bawah BPPSDM KP.

“Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen (dalam) mencapai PNBP tersebut. Intinya bapak ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih. Namun, (hal) yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga: Kementerian KP, FAO, dan Pemprov Jateng Lepasliarkan 20 Kg Sidat Hasil Proyek IFish

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
DOK. Humas Kementerian KP Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Lebih jauh, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan aset di UPT BPPSDM.

Langkah tersebut diambil untuk mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan PNBP.

"Kalau aset itu bisa kami optimalkan dan fungsikan secara baik sesuai peran dan tujuannya di setiap satuan kerja (satker), saya kira ini akan memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk PNBP," imbuh Nyoman.

Hal tersebut, lanjut dia, dibuktikan dari keberhasilan komitmen BPPSDM pada 2023  untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU sebesar Rp 24 miliar.

Baca juga: LMAN Kumpulkan PNBP Rp 3,7 Triliun Sepanjang 2023

Melalui kerja keras dan dukungan program prioritas BPPSDM, terutama SFV yang ada di UPT, BPPSDM KP berhasil melampaui target PNBP sebesar Rp 24,76 miliar, dan berhasil menyetor sebesar Rp 32,05 miliar.

Nyoman menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian PNBP tersebut pada 2024.

Sebagai tindak lanjut, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan diskusi mendalam mengenai strategi BPPSDM dalam meningkatkan pencapaian PNBP, melibatkan narasumber-narasumber kompeten.

Halaman:


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com