Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Fathurrohman

Analis Kejahatan Narkotika

Belajar dari Ekuador, Negara Jajahan Baru Kartel Narkoba

Kompas.com - 29/01/2024, 16:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Indikasinya adalah penegak hukum konsisten dalam perang melawan geng kartel. Kalaupun ada oknum yang terlibat, ketika terbukti terlibat, maka dia tidak akan lepas dari hukuman.

Sementara isu kedua adalah adanya perasaan aman dan nyaman bagi warganya. Pemaksaan oleh kartel terhadap warga agar terlibat dalam geng narkoba adalah musibah besar. Warga dibuat tidak berdaya dengan situasi tersebut.

Maka, alat negara harus bisa membersamai warganya sehingga kartel tidak begitu saja memaksa warganya untuk terlibat.

Jika isu ini masih belum terwujud, maka ketidakpercayaan warga terhadap negara akan semakin besar. Tentu ini akan menjadi masalah sendiri.

Belajar dari pengalaman pahit Ekuador

Kita, Indonesia, harus belajar atas situasi rumit seperti yang terjadi di Ekuador. Kelompok pengedar narkoba tidak boleh nyaman dalam melakukan aktivitas kejahatannya.

Sikap abai terhadap gejala-gejala kejahatan tertentu yang berpotensi menjadi besar akan berakibat fatal.

Pemetaan terhadap daerah rawan penyelundupan harus dilakukan agar kerja-kerja pengawasan dan pengendalian peredaran narkoba dapat dilakukan dengan maksimal. Begitu juga pemetaaan titik rawan perekrutan petugas penegak hukum.

Proteksi penegak hukum menjadi sangat penting karena petugas, apalagi bersenjata, akan menjadi musuh yang masif jika sudah menjadi bagian dari geng narkoba.

Apa yang terjadi di Myanmar, sebagai salah satu produsen utama methamphetamine yang masuk ke Indonesia, saat ini mengalami situasi yang rumit di antaranya karena persoalan narkoba yang tidak terkendali.

Produksi heroin, sabu, dan ekstasi disinyalir menjadi cara mereka mendapatkan pendanaan atas perang saudara di negara tersebut.

Pelajaran dari Ekuador atau negara-negara ‘gagal’ lain dalam menghadapi masalah narkoba harus menjadi pijakan bagaimana kita menghadapi situasi kejahatan narkoba di Indonesia sejak dini.

Memang tidak mungkin menghilangkan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Namun mengendalikan agar situasi kejahatan narkoba tidak terus memburuk seperti yang terjadi di Ekuador, negara jajahan baru kartel narkoba di Amerika Latin, adalah sesuatu yang dapat kita lakukan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com