Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dapat Dukungan dari Simpatisan PPP Yogyakarta, Cak Imin: Saya Juga PPP Dulu

Kompas.com - 29/01/2024, 14:57 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku pernah bergabung sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu disampaikan saat menyapa sejumlah simpatisan PPP yang hadir dalam kampanyenya di Purawisata, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

“Luar biasa PPP ini dulu zaman belum ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saya juga PPP dulu,” ujar Muhaimin.

“Ini aktivis Yogya sejak dulu. Tapi, grassroot-nya, alhamdulilah Amin (Anies-Muhaimin) semua,” sambung dia.

Baca juga: Kembali Komentari Luhut soal Hilirisasi, Cak Imin: Jangan-jangan Opung Enggak Ngerti

Dalam pantauan Kompas.com, puluhan simpatisan PPP hadir dengan membawa bendera berwarna hijau dan orange bertuliskan GPK (Gerakan Pemuda Ka’bah) dan Anies for President.

Sejak awal orasi politiknya dimulai, Muhaimin telah menyapa sejumlah simpatisan itu setelah sebelumnya menyebutkan kehadiran para kader partai politik (parpol) bagian dari Koalisi Perubahan yaitu PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Ummat.

Muhaimin pun meminta para massa untuk menyampaikan gerakan perubahan ke masyarakat Yogyakarta.


Baca juga: Muhaimin Ingin Perbaiki Program Prakerja, Beri Opsi Beasiswa hingga Short Course

Ia meyakini, gerakan itu bakal diikuti karena nantinya, jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies dan dirinya bakal mendengarkan masukan rakyat dalam pembuatan kebujwkan.

“Insya Allah kemenangan Amin adalah kemenangan rakyat Indonesia. Karena sebelumnya agenda perubahan itu adalah agenda rakyat,” tutur dia.

Diketahui saat ini PPP dan PKB tak sejalan. PPP yang dipimpin oleh Muhamad Mardiono memilih untuk merapat ke koalisi PDI-P dan mendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com