Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Komentari Luhut soal Hilirisasi, Cak Imin: Jangan-jangan Opung Enggak Ngerti

Kompas.com - 29/01/2024, 14:09 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kembali mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal itu disampaikan saat berkampanye di Purawisata, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Mulanya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menceritakan ingin menemui Luhut untuk beradu data soal hilirisasi ugal-ugalan.

Baca juga: Cak Imin: Saya dan Pak Tom Lembong Lagi Siap-siap Hadapi Opung

“Saya hari-hari ini mau (ingin) ketemu Pak Luhut. Katanya mau adu data. Mau adu data apakah benar jumlah tambang-tambang kita maslahat dan mudaratnya enggak imbang,” ujar Muhaimin.

“Ngerti maslahat atau mudarat ndak? Jangan-jangan opung enggak ngerti,” sambung dia.

Ia lantas menjelaskan, maslahat berarti manfaat, sementara madarat adalah keburukan.

Bagi Muhaimin, hilirisasi dan berbagai pertambangan hanya dinikmati sejumlah pihak. Sementara, masyarakat sekitar harus merasakan kerugian karena lingkungan hidupnya rusak.

Baca juga: Cak Imin Ditemani Tom Lembong Berkampanye di Yogyakarta

“Pembangunan itu butuh keadilan. Keadilan yang pertama yang penting, keadilan antar generasi. Anakmu tuh dipikirke. Hasil analisa ternyata tambang nikel kita (kandungannya) tinggal 15 tahun,” sebut dia.

Terakhir, ia berjanji bakal mewujudkan pembangunan yang adil untuk masyarakat.

Muhaimin ingin pertambangan hasilnya dirasakan juga oleh masyarakat sekitar dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang meningkat.

“Amin (Anies-Muhaimin) bertekad pembangunan yang benar adalah pembangunan yang maslahat, bukan pembangunan yang madarat,” imbuh dia.

Baca juga: Cak Imin Siap Adu Data dengan Luhut soal Hilirisasi Ugal-ugalan

Diketahui Luhut menuding Muhaimin berbohong soal data hilirisasi yang disampaikan saat debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keempat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).

Ia mengklaim, penambangan dan hilirisasi membuat tingkat ekonomi masyarakat meningkat.

Sementara, Muhaimin mengaku siap beradu data dengan Luhut. Ia pun ingin mendatangi Luhut untuk saling membandingkan data dan mengecek langsung lokasi pertambangan.

Baca juga: Cak Imin Mau Adu Data Hilirisasi, Luhut: Telepon Saya Kapan Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com