Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Tidak Boleh Ada Pelanggaran HAM, Hak Masyarakat dan Konstitusional Harus Dilindungi

Kompas.com - 28/01/2024, 21:52 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SIANTAR, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berjanji tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) apabila dirinya dan Ganjar Pranowo memenangi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Selain itu, Mahfud juga menjamin hak masyarakat termasuk hak konstitusional.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam kampanye terbuka di Lapangan Kompleks Meranti Land Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

"Kalau nanti kami diberikan amanah kami punya 21 program unggulan untuk kesejahteraan rakyat," kata Mahfud, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: Bila Pejabat Publik Sudah Tak Beretika, Masyarakat Hanya Bisa Elus Dada

"Salah satunya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Tidak boleh ada pelanggaran HAM di negara ini. Kita harus menjamin hak-hak masyarakat dan hak-hak konstitusional," sambung Mahfud.

Dalam perlindungan hak tersebut, Mahfud juga berjanji akan kenyamanan dan keamanan beribadah, termasuk dalam pendirian rumah ibadah.

"Melaksanakan ibadah itu bukan berdasarkan hitung-hitung jumlah pemeluk. Jangan karena lebih banyak pemeluknya, lalu diistimewakan," ungkap Mahfud.

Mahfud juga berbicara mengenai program penyediaan 17 juta lapangan pekerjaan.

Program ini bertujuan agar masyarakat yang lebih muda mendapatkan pekerjaan lebih layak dan hidupnya bisa lebih sejahtera.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Seluruh Ketum Parpol Pengusung Dukung Mahfud Mundur dari Menkopolhukam

"Lapangan kerja tidak bisa dibangun secara sendiri. Perlu infrastruktur yang baik, maka dari itu kami akan membangun infrastruktur sebagai pendukung," ucapnya.

Selain itu, aspek pertanian juga masuk dalam program yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, hingga penghapusan kredit macet bagi petani.

"Pesan saya kepada semua yang tidak sempat hadir bahwa Ganjar-Mahfud datang membawa kabar gembira bagi masyarakat Indonesia. Coblos nomor urut 3 Ganjar-Mahfud," ungkap Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com