Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkit Lawan Debat, Cak Imin: Jangan Mengaku Pemuda kalau Berlindung di Ketiak Opa-opa

Kompas.com - 28/01/2024, 17:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyindir seseorang yang disebutnya "opa-opa" karena dianggap sibuk membela seorang pemuda.

Hal itu diungkapkannya dalam acara deklarasi relawan Kawula Muda Nusantara (Rekan) AMIN di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Awalnya, Cak Imin berbicara soal sistem anggaran sentralisasi yang saat ini berlaku di Indonesia.

"Hari ini serba sentralistik, tanya bupati walikota, tanya gubernur. Semuanya sentralistik. Anggaran 80 persen pusat, 20 persen daerah," katanya.

Dia lantas mengatakan, pernyataannya tersebut boleh dibantah, termasuk oleh menteri-menteri. 

Baca juga: Saat Tom Lembong Diserang Luhut dan Bahlil Usai Jawab Serangan Gibran...

"Ini boleh kalau ada yang mau bantah boleh, soalnya saya Wakil Ketua DPR, sama-sama tahu data. Soalnya, yang debat siapa, yang membantah orang lain," kata Muhaimin yang disambut riuh relawan yang hadir.

"Kalau kamu yang debat sama saya, ya kamu yang harus bantah. Jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya. Jangan pernah ngaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak para opa-opa yang lain," kata dia.

Sebagai informasi, Muhaimin sejak debat cawapres berakhir memang terus "berbalas pantun" dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (76) ihwal program hilirisasi yang dijalankan ugal-ugalan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Awalnya, isu ini bermula tatkala Cak Imin, dalam debat keempat Pilpres 2024 pada 7 Januari silam, menyebut bahwa program tersebut banyak berdampak negatif karena tidak dilakukan secara cermat.

Baca juga: Debat Cak Imin-Luhut Disebut Tak Selamatkan Warga dari Krisis Lingkungan Akibat Hilirisasi Ugal-ugalan

Akibatnya cukup serius, dari kerusakan lingkungan hingga ledakan berulang kali di lokasi smelter yang menyebabkan korban jiwa tak sedikit.

Cak Imin juga menyinggung soal tenaga kerja asing yang begitu mendominasi di proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

Ia juga juga menyinggung soal program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi.

"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13 persen, tinggi sekali tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal tetap berlangsung lanjut," beber Cak Imin dalam debat itu.

Baca juga: Gibran: Jika Ada yang Anti Hilirisasi, Saya Bingung, Dia Berpihak ke Bangsa Mana?

Menurut dia, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal.

"Selain yang disampaikan Pak Mahfud yang memprihatinkan adalah data ESDM ada 2.500 tambang illegal. Sementara tambang legal saja tak menghadirkan kesejahteraan," ujar dia.

Tantang-menantang

Luhut pun membantah Muhaimin. Ia bilang, ia ingin mengajak Muhaimin melihat dampak ekonomi dari hilirisasi SDA di Weda Bay, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi Tengah.

"Seeing is believing, gitu," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Rabu (24/1/2024).

Orang kepercayaan Jokowi itu bahkan menuding Wakil Ketua DPR tersebut melakukan pembohongan publik, meskipun hasil investigasi pers hingga organisasi nirlaba mengupas kerusakan berat lingkungan akibat hilirisasi di Sulawesi.

"Menurut saya itu bukan satu karakter yang bagus untuk mencapai sesuatu posisi, Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," ujarnya.

Muhaimin tak gentar dan ia berani beradu data dengan Luhut yang juga pebisnis tambang itu.

Baca juga: Diminta Telepon Luhut, Cak Imin: Kalau Kampanye Mulai Reda Saya Temui

“Ya kita buktikan, kita buktikan. Bahwa antara jumlah uang yang masuk pada negara dari pertambangan, baik itu langsung maupun hilirisasi jumlahnya sangat kecil dibandingkan kerusakannya,” ujar Muhaimin di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Ia menegaskan lagi, saat ini berbagai pertambangan pemerintah tidak membuat masyarakat sekitar semakin makmur, seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Selatan.

“Ada keuntungan besar tambang itu tidak dinikmati oleh masyarakat Sulteng. Begitu juga lihat di Kalsel, batubara. Apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek,” tutur dia.

Terakhir, ia juga mengaku siap jika mengecek kondisi lapangan langsung bersama Luhut.

"Siap saja. Kita tiap saat bisa mengecek, mudarat dan manfaatnya,” sebut dia.

Baca juga: Kembali Singgung Food Estate, Cak Imin: Perlu Kita Masukan MURI

Luhut merespons balik dan menyampaikan bahwa Muhaimin bisa kapan saja menghubunginya.

"Dia bilang Muhaimin (Cawapres nomor urut 1) mau minta ketemu saya. Dia ada nomor telepon saya, telepon aja kapan, (lalu) pergi dia sana (ke lokasi hilirisasi)," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Menurut klaim pensiunan TNI AD itu, pernyataan terkait hilirisasi ugal-ugalan dari Muhaimin banyak dikomentari masyarakat di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda Bay, Maluku Utara.

"Dan itu (hilirisasi ugal-ugalan) yang paling banyak saya lihat komentar itu dari Morowali loh, dari Weda Bay, mereka bilang 'kami menikmati adanya downstream ini'," ujarnya.

Muhaimin lagi-lagi tak surut. Ia menantang balik Luhut lag dan bakal mengajak Luhut ke berbagai wilayah pertambangan untuk melihat kondisi masyarakat.

“Iya nanti kalau kampanye mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, tentu akan saya temui Pak Luhut. Saya ajak ke daerah-daerah tambang,” ujar Muhaimin di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (27/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com