Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panelis Nilai Debat Keempat Pilpres Dipenuhi Gimik, Substansi Jadi Hilang

Kompas.com - 26/01/2024, 09:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistiyowati Irianto menilai debat keempat calon wakil presiden akhir pekan lalu kehilangan substansi.

Menurut Sulistiyowati yang juga panelis dalam debat tersebut, para calon wakil presiden di debat tersebut hanya mengedepankan gimik dan saling perang tafsir.

Padahal, topik dalam debat keempat itu relatif berat meliputi masyarakat adat, lingkungan hidup, hingga pembangunan berkelanjutan yang memiliki banyak masalah serius di dalam negeri.

Baca juga: Rakyat dan Bawaslu Diimbau Waspadai Politik Uang di 6 Hari Pasca-debat

"Itu yang ditunggu-tunggu publik sebetulnya karena banyak lagi masalah-masalah serius. Tapi akhirnya jadi hilang karena semua orang membicarakan hal-hal yang kurang substansinya, soal gimik, soal etika, kemudian saling perang tafsir," kata Sulistiyowati dalam acara ROSI Kompas TV, dikutip Jumat (26/1/2024).

Guru besar yang juga panelis penyusun pertanyaan dalam debat ini menuturkan, pihak panelis sejatinya berusaha menghasilkan pertanyaan berkualitas.


Penyusunan pertanyaan itu pun diawali dengan data sehingga jawaban seharusnya penuh substansi.

"Jadi kami berharap pertanyaan itu dijawab demikian juga. Ada statement konseptualnya, lalu ada data, lalu kemudian jawabannya apa. (Sayangnya) Itu kurang terjadi," ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai, debat yang menjadi ajang untuk menunjukkan kebolehan calon pemimpin seolah kehilangan perawakannya (stature-nya).

Debat, kata dia, hanya dilakukan untuk mendapatkan simpati publik lewat gimik.

Baca juga: Dituduh Hina Gibran Saat Debat, Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu

"Padahal substansi seharusnya yang diberitahu kepada publik oleh calon-calon itu, memiliki apa, gagasan apa, pemikiran apa, dan akan menerjemahkannya ke dalam public policy yang seperti apa," jelas Sulistiyowati.

Sebagai informasi, tema debat keempat pada 21 Januari 2024 lalu adalah Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Alam, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.

Debat diikuti tiga cawapres, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com