Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Melawan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kompas.com - 26/01/2024, 09:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KEKUASAAN di level negara memang memiliki daya pikat yang luar biasa karena pemegangnya secara otomatis akan mendapatkan berbagai privilise seperti hak memerintah, membuat kebijakan, keuntungan finansial hingga mengambil keputusan strategis.

Tidak heran jika dalam ajang kontestasi politik, segala daya upaya dilakukan oleh masing-masing kubu untuk memikat masyarakat demi memenangkan ‘kursi’ kekuasaan.

Namun jika kekuasaan disalahgunakan, dampaknya akan sangat berbahaya sehingga kita harus tegas melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Mengapa penyalahgunaan kekuasaan perlu ditentang sekeras mungkin? Kekuasaan yang tidak terkontrol dan bersifat otoriter akan menimbulkan masalah kronis, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM, dinasti politik, hingga menghambat kemajuan.

Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah mengalami dampak dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim otoriter Orde Baru, mulai dari otoritarianisme, maraknya kasus KKN yang merugikan keuangan negara hingga pelanggaran HAM seperti buruknya kebebasan berpendapat, diskriminasi dan lain sebagainya.

Belajar dari masa lalu, kita tentunya tidak ingin sejarah kelam yang buruk terulang kembali di masa kini. Namun faktanya, sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi yang sangat memprihatinkan.

Menurut catatan Amnesty International Indonesia, kualitas demokrasi di negara ini dinilai mengalami kemerosotan yang luar biasa pascareformasi 1998 dan kondisi ini semakin menguat beberapa tahun belakangan.

Berdasarkan indeks demokrasi, menurut Freedom House dan The Economist Intelligence Unit, terdapat dua catatan penting yang mengindikasikan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Pertama: kebebasan sipil yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berekspresi. Kedua: hak politik yang berkenaan dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kelembagaan elektoral.

Dampak buruk langsung dari regresi demokrasi bisa tercermin dalam beberapa hal seperti pengabaian kasus HAM, kriminalisasi penggiat HAM, dugaan praktik politik dinasti, hingga pelanggaran hukum tertinggi negara demi melancarkan rencana politik kelompok tertentu.

Fakta ini tentunya tidak bisa dibiarkan mengingat berbagai potensi bahaya yang akan ditimbulkan dari kemunduran demokrasi.

Mirisnya lagi, sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia bisa berpotensi diubah menjadi negara kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan strategis.

Ketua Centra Initiative, Al-Araf menyatakan, negara hukum memiliki empat pilar utama antara lain, penghormatan terhadap HAM, peradilan independen, pemerintahan berdasarkan pada undang-undang, pembagian kekuasaan (power sharing) (Tempo.co, 29/01/2023).

Namun, menurut dia, keempat pilar tersebut seakan ‘ambruk’ sehingga negara hukum yang menjadi cita konstitusi kehilangan nyawanya dan berubah menjadi negara kekuasaan. Hal ini seperti layaknya sejarah kelam masa lalu yang terulang kembali.

Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mengupayakan segala cara untuk mencegah dan melawan kelompok-kelompok elite penguasa yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan jalur melanggar demokrasi dan konstitusi.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com