Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Hentikan Pasokan Senjata ke Israel!

Kompas.com - 24/01/2024, 22:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta agar pasokan senjata ke Israel dihentikan. 

Sebab, pasokan senjata ke negara tersebut akan digunakan untuk membunuh warga sipil Palestina yang tidak bersalah.

Pernyataan itu disampaikan Retno saat berbicara di forum debat terbuka (open debate) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang digelar di New York City pada Rabu (24/1/2024).

"Menghentikan pasokan senjata ke Israel. Sebab setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah," ujar Retno dilansir pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu.

Baca juga: Bicara di DK PBB, Menlu Retno Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Dalam kesempatan itu, Retno pun menekankan pentingnya gencatan senjata segera dan permanen di Gaza.

Retno menekankan, gencatan senjata secara tetap itu akan menjadi game changer untuk segala hal.

Hal yang paling penting, kata Retno, gencatan senjata akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza memulai upaya rekonstruksi paska-konflik, dan proses solusi dua negara.


Pada saat yang sama, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.

"Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB," tutur Retno.

"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel," ucap dia.

Baca juga: Momen Pidato Biden Disela Teriakan-teriakan Kecam Serangan Israel di Gaza

Retno menegaskan, Israel harus bertanggung jawab atas aksinya di Gaza, termasuk atas aksi kekejaman kepada warga dewasa, lansia, hingga anak-anak.

"Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum. Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB," papar dia.

"Pernyataan saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com