Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Minta Arab Saudi Upayakan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Kompas.com - 11/01/2024, 20:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Arab Saudi untuk mengupayakan gencatan senjata yang permanen antara Israel dan Palestina.

Permintaan ini disampaikan Ma'ruf saat menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Waleed bin Abdul Karim El-Khereji di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/1/2024).

"Pertama, terus upayakan gencatan senjata yang lebih permanen. Kedua, penting untuk merancang bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Ketiga, secara serius memikirkan dimulainya proses perdamaian, guna mencapai penyelesaian dua negara,” kata Ma'ruf, Kamis, dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Cak Imin: Saya dan Mas Anies Gatal Ingin Jadi Presiden dan Wapres untuk Atasi Persoalan Konkret

Ma'ruf pun mengapresiasi upaya Arab Saudi sebagai salah satu anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang telah melakukan berbagai upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Salah satunya menggalang dukungan dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni Amerika Serikat, Inggris, China, Perancis, dan Rusia.

Selain soal Palestina, Ma'ruf juga meminta agar kerja sama Indonesia dan Arab Saudi di sektor ekonomi syariah, termasuk soal sertifikasi halal.

Ia menuturkan, pemerintah Indonesia sudah membahas rencana membuka cabang Bank Syariah Indonesia di Arab Saudi demi mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah di pasar global.

Hanya saja, menurut Ma'ruf, belum ada tindak lanjut dari Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) atas rencana tersebut.

Baca juga: Wapres Terima Sinta Wahid, Quraish Shihab, dan Kardinal Suharyo Bahas Netralitas Pemilu

Sementara itu, Waleed mengeklaim bahwa Arab Saudi telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan gencatan senjata permanen di Gaza, baik itu upaya secara politik maupun ekonomi.

"Kami tidak ingin gencatan senjata ini dilakukan hanya sementara, seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Yang kami inginkan adalah gencatan senjata untuk selanjutnya. Tidak ada pertikaian antara dua negara bertetangga. Yang kami inginkan adalah kehidupan yang bebas untuk warga Palestina dan Gaza,” kata Waleed.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com