Mahfud Sindir Pejabat Kampanye Pakai Fasilitas Negara, Airlangga: Siapa?

CIREBON, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mempertanyakan pihak yang disindir oleh cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD terkait tudingan soal pejabat diduga pakai fasilitas negara untuk kampanye.

Menurut Airlangga, seharusnya Mahfud menjelaskan secara rinci siapa orang yang dimaksudkannya.

"Siapa? Nah ini musti jelas siapanya," kata Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Baca juga: Mahfud Mau Mundur sebagai Menko Polhukam, Airlangga Buka Suara

Mahfud sebelumnya mengecam sikap menteri yang tidak memiliki jabatan politik tapi turut menjadi tim sukses dalam kontestasi pemilu 2024 ini.

Dia juga meminta dengan tegas agar menteri atau pejabat publik tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pemilu 2024.

"Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Dianter dan sebagainya. Yang terakhir menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik jadi tim sukses," kata Mahfud dalam agenda kampanyenya di Kota Semarang yang bertajuk "Tabrak Prof" pada Selasa (23/1/2024).

Padahal, dia sebagai menteri yang maju sebagai cawapres nomor urut 03 sudah memberikan contoh untuk tidak menggunakan kedudukan agar bisa memanfaatkan fasilitas negara.

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan faslitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin, semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu," kata Mahfud. 

Baca juga: Soal Rencana Mahfud Mundur dari Menkopolhukam, Gibran: Ya Monggo, Kita Hargai Keputusan Beliau

Untuk itu, dia mengimbau kepada peserta pemilu maupun timses yang menjabat sebagai menteri untuk tidak meminta dilayani dan dijemput oleh pemerintah daerah saat berkampanye.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan, maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat pemda jangan mau diantar atau didampaingi" kata dia.

Menurut Mahfud, peserta pemilu hanya perlu meminta pengamanan saja pada polri.

Oleh karena itu, dia meminta ke stafnya untuk tidak mengabari pemda maupun pejabat TNI/Polrii untuk menjemput atau menjamunya.

"Jangan hubungi dia, kasian nanti dia dipecat kalau hubungi saya. Karena fenomenanya orang kalau dekat dengan lawan politik itu susah, segera dipindah, ditendang ke atas, oleh sebab itu semua pejabat yang kenal dan baik kepada saya kalau saya datang ke daerhanya tidak usaha menjemput," kata Mahfud.