Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Cuma Jokowi dan Ganjar Mampu Blusukan, PDI-P: Prabowo Tidak Bisa

Kompas.com - 24/01/2024, 06:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak bisa meniru kampanye blusukan seperti dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Pak Prabowo tidak bisa blusukan, sehingga ini menunjukan bahwa pemimpin ke depan itu ya sama seperti Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu. Berbeda dengan Pak Prabowo," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Menurut Hasto, gaya kampanye dengan menemui dan bercengkrama dengan masyarakat kecil hanya bisa dilakukan oleh Jokowi dan Ganjar.

Baca juga: Bicara di Hadapan Kader PDI-P Gunungkidul, Ganjar Sebut Pilpres Tahun Ini Berat

Hasto mengatakan, jika Presiden Jokowi mendatangi daerah yang sempat menjadi lokasi kampanye Ganjar maka justru berdampak baik.

"Ya kalau Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar kan bagus. Ini menurut survei karena karakternya sama. Karakternya sama-sama blusukan tapi disempurnakan oleh Pak Ganjar blusukan dengan tidur di rumah rakyat," ucap Hasto.

Hasto lantas membandingkan dengan gaya kampanye Prabowo yang menjadi rival yang tak bisa meniru Jokowi atau Ganjar.

"Kontrastingnya sangat jelas, enggak bisa ditipu-tipu kalau urusan kepemimpinan rakyat itu ya Pak Jokowi, Pak Ganjar, satu kesatuan," ujar Hasto.

Baca juga: Sindir Gibran, Hasto: Seperti Ada Persoalan Pribadi dengan Tom Lembong, Kurang Etis


Menurut Hasto, melalui aksi Ganjar melakukan blusukan dan menginap di rumah warga menunjukkan karakter pemimpin yang berpihak kepada rakyat jelata.

"Pemimpin itu bukan untuk kepentingan elite seperti yang dilakukan Pak Prabowo, tetapi turun ke bawah seperti yang dilakukan Pak Ganjar dan juga Pak Jokowi," kata Hasto.

Presiden Jokowi mengunjungi wilayah Jawa Tengah sejak Senin (22/1/2024). Dia melakukan kunjungan dengan mengajak Ibu Negara Iriana.

Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi membagikan bantuan pangan buat masyarakat di sejumlah daerah.

Baca juga: Hasto Bantah Kabar Jokowi Minta Ketemu Mega, Sarankan Ditemani Sri Mulyani hingga Ahok jika Mau Datang

Jokowi juga terjadwal akan meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, hingga menghadiri apel santri dan pelajar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com