Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Investasi Budaya seperti K-Pop, Anies: Pemerintah Bukan Hanya Membangun Infrastruktur

Kompas.com - 23/01/2024, 17:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan pemerintah di masa mendatang sudah harus berpikir membuat peta jalan investasi dalam bidang kebudayaan, seperti yang dilakukan Korea Selatan sehingga memicu gelombang popularitas K-Pop di seluruh dunia.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan "Desak Anies" yang dilaksanakan di Rocket Convention Hall di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (23/1/2024).

"Sekarang ini budaya K-Pop ada di seluruh dunia bukan? Mulainya dari ketika pemerintah Korea Selatan memberikan investasi besar-besaran di bidang kebudayaan, di bidang kesenian, di tahun 1980-an akhir, 1990-an awal," kata Anies.

Baca juga: Anies Janji Bangun Yogyakarta Jadi Pusat Pembauran Budaya Jika Terpilih

Menurut Anies, manfaat dari investasi di dalam bidang kebudayaan yang dilakukan pemerintah Korsel memang tidak langsung dirasakan, tetapi berbuah manis lebih dari 20 tahun kemudian.


Dampak dari investasi pemerintah Korsel saat itu adalah saat ini gelombang budaya K-Pop, K-Drama, sampai K-Movie menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan digemari banyak orang.

Anies menilai pemerintah sudah seharusnya memikirkan berinvestasi dalam bidang kebudayaan dan pendidikan dengan penekanan pembentukan karakter manusia ketimbang hanya terus melakukan pembangunan fisik.

Baca juga: Anies Ingin Yogyakarta Jadi Pusat Pengembangan Perfilman Nasional

"Pemerintah sudah harus memikirkan bukan hanya membangun infrastruktur yang bisa difoto 5 tahun sebelum Pilpres, tapi yang dibangun untuk membangun kebudayaan kita di masa yang jangka panjang," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com