Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Cerita Ada 80 Juta Warga Tak Punya Sertifikat Tanah di Awal Kepemimpinannya

Kompas.com - 23/01/2024, 10:32 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan namun tidak punya sertifikat tanah di awal masa pemerintahannya atau sekitar tahun 2015.

Padahal di tahun itu, ada 126 juta bidang tanah milik masyarakat. Namun dari jumlah tersebut, hanya 46 juta masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah.

"Saat itu baru yang dipegang ternyata setelah saya hitung, yang 126 juta yang dipegang masyarakat berapa? Ternyata baru 46 juta. Artinya, ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah, tapi tidak pegang sertifikat," kata Jokowi saat membagikan sertifikat tanah di Jawa Tengah, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Kabar Pertemuan Megawati dan Jokowi yang Kompak Dibantah PDI-P dan Istana...

Imbasnya, terjadi sengketa lahan di mana-mana, baik dengan tetangga, antarsaudara, perusahaan, maupun dengan pemerintah. Ia pun tidak memungkiri banyak menerima keluhan soal tanah pada tahun 2015 lalu.

Usai menerima keluhan itu, ia bertanya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berapa banyak sertifikat tanah yang dikeluarkan setiap tahun.

Sayangnya, pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500.000 sertifikat per tahun.


"Setahun ternyata hanya bisa selesaikan 500.000 sertifikat. Artinya Bapak dan Ibu harus nunggu berapa tahun? 160 tahun. 160 tahun bapak/ibu baru bisa nerima sertifikat ini," ungkap Jokowi.

Jokowi lantas meminta kepada Menteri ATR/BPN untuk mempercepat pembuatan sertifikat. Tercatat hingga akhir 2023, sudah ada 110 juta sertifikat yang akhirnya selesai.

Baca juga: Hari Ini, PTUN Teliti Berkas Gugatan Dugaan Nepotisme Jokowi dan Keluarga

"Saya minta saat itu melompat jadi 5 juta (sertifikat), melompat menjadi 7 juta, melompat menjadi 10 juta. Dan saat ini sudah selesai sampai akhir 2023, 110 juta sertifikat sudah selesai," bebernya.

Sebagai informasi, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah sejak Senin (22/1/2024).

Sebelumnya ia lebih dulu meresmikan Inpres jalan di Magelang dan meninjau RSUD Kota Salatiga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com