Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Food Estate" Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Istana Akui Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan

Kompas.com - 23/01/2024, 09:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, food estate dibuat pemerintah untuk merespons krisis pangan global. Namun, ia mengakui bahwa dalam praktiknya, harus ada evaluasi dan penyempurnaan.

Hal ini dia nyatakan untuk menanggapi kritikan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat cawapres pekan lalu.

"Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari Dwipayana, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: TKN Tegaskan Food Estate Tak Gagal: Akan Panen 8 Hektar Jagung dan 5 Hektar Singkong di Kalteng

Ari menyampaikan, food estate dibangun karena situasi perekonomian dunia tidak baik-baik saja usai pandemi Covid-19. Karena krisis, banyak negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Akibat lainnya, harga-harga pangan lantas melambung tinggi di pasar dunia.

"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar. Dan itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," tutur Ari.

Tujuannya, kata Ari, lumbung-lumbung itu memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah. Dengan begitu, Indonesia bisa mandiri karena bahan-bahan pangan diproduksi di dalam negeri.


"Tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara-negara lain, khususnya ketika harga cukup tinggi. Makanya, kebijakan lumbung pangan itu kemudian dicoba dibangun untuk merespons itu," ucap dia.

Ari tak memungkiri bahwa kompleksnya program tersebut membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melakukan penyempurnaan.

"Dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," jelas Ari.

Sebelumnya diberitakan, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut proyek food estate sebagai proyek gagal. Menurut dia, proyek ini merusak lingkungan.

Mahfud mengatakan, Indonesia merugi jika lingkungan rusak, tapi proyeknya gagal. Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam debat cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

Baca juga: TKN Prabowo: Sampai Detik Ini, Kemenhan Belum Terima Anggaran APBN untuk Food Estate

"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja? Rugi dong kita," ujar Mahfud.

Kritik juga disampaikan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat yang sama. Ia mengatakan, program food estate cenderung mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua. Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com