"Food Estate" Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Istana Akui Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan

Hal ini dia nyatakan untuk menanggapi kritikan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat cawapres pekan lalu.

"Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan. Itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita, jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai," kata Ari Dwipayana, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (23/1/2024).

Ari menyampaikan, food estate dibangun karena situasi perekonomian dunia tidak baik-baik saja usai pandemi Covid-19. Karena krisis, banyak negara yang gagal memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Akibat lainnya, harga-harga pangan lantas melambung tinggi di pasar dunia.

"Untuk merespons itu harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil, harus skala besar. Dan itulah sebabnya mengapa Bapak Presiden mendorong untuk merespons dampak pandemi dan situasi krisis pangan itu dengan kebijakan lumbung pangan," tutur Ari.

Tujuannya, kata Ari, lumbung-lumbung itu memenuhi kebutuhan cadangan pangan pemerintah. Dengan begitu, Indonesia bisa mandiri karena bahan-bahan pangan diproduksi di dalam negeri.

Ari tak memungkiri bahwa kompleksnya program tersebut membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melakukan penyempurnaan.

"Dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," jelas Ari.

Sebelumnya diberitakan, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut proyek food estate sebagai proyek gagal. Menurut dia, proyek ini merusak lingkungan.

Mahfud mengatakan, Indonesia merugi jika lingkungan rusak, tapi proyeknya gagal. Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam debat cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

"Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja? Rugi dong kita," ujar Mahfud.

Kritik juga disampaikan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat yang sama. Ia mengatakan, program food estate cenderung mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan.

Sebagai informasi, program food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kepemimpinan di periode kedua. Ia menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo menjadi leading sector.

Kemudian, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.