Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dianggap dipicu oleh kurangnya komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti terkait sejumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas yang menjadi perhatian yaitu seperti Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. Keduanya mengajak memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Langgar Netralitas, 10 ASN di Bima Direkomendasikan Sanksi ke KASN

"Pak Jokowi-nya sendiri tidak menunjukkan netralitas, misalnya, ketika dia berkomentar tentang debat kemarin," kata Bivitri dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (17/1/2024).

Menurut Bivitri, ketika Presiden Jokowi tidak tegas dalam menerapkan imbauan netralitas maka hal itu ditiru oleh birokrat sampai tingkat bawah.

"Walaupun tidak berhubungan langsung, buat saya, ketika pemimpin tertinggi ASN (Presiden), ketika dia sudah menunjukkan tidak netral, menunjukkan dukungan dengan makan siang dan lain-lain, maka itu sudah memberikan isyarat kepada jajaran di bawahnya supaya bersikap sama dengan Pak Jokowi," ujar Bivitri.

Baca juga: TPN Cium Potensi Pelanggaran Netralitas ASN yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Bivitri menyampaikan, ketika kritik terkait persoalan netralitas ASN itu juga ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), ternyata institusi itu tidak memiliki jangkauan yang cukup buat melakukan pemantauan.

Sebab menurut Bivitri, keputusan-keputusan dalam unit birokrasi ASN dibuat oleh atasan langsung.

Bivitri mengimbau supaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa memeriksa semua dugaan pelanggaran secara independen dan membongkar secara mendalam.

Baca juga: JK Singgung Netralitas Jokowi di Pilpres, Moeldoko: Itu Subyektif

Menurut Bivitri, Bawaslu harus mengungkapkan hasil investigasi kepada publik terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN sebagai lembaga independen.

"Harus dibuktikan lebih lanjut oleh Bawaslu, tapi memang ini sudah ada langkah-langkah yang memang sudah membuktikan bahwa ada benturan kepentingan yang terjadi sehingga memengaruhi struktur birkorasi, bagaimana dia berjalan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu," ujar Bivitri.