Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kekuasaan Itu Enak, tapi Jangan Lupa Daratan

Kompas.com - 19/01/2024, 05:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa seorang pemegang kekuasaan harus berhenti ketika sudah waktunya atau habis masa jabatannya.

Penguasa, kata Megawati, jangan sampai lupa daratan dan enggen ketika harus turun. 

Pesan ini disampaikan Megawati dalam acara perayaan Natal PDI Perjuangan dan Relawan Damai Sejahtera for Ganjar-Mahfud (Reds) di Jakarta International Expo, Kamis (18/1/2024).

"Kekuasaan itu enak. Tapi kalau saya, kalau sudah harus berhenti, ya berhenti. Jangan malah lupa daratan. Itu cobaan, jangan lupa. Manusia selalu dicoba," kata Megawati dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Maruarar Sirait Hengkang, Kelompok Muda PDI-P Tak Puas dengan Kepemimpinan Megawati?

Megawati pun menyinggung pepatah Bahasa Sansekerta "Satyam Eva Jayate”, yang dimaknainya bahwa tidak perlu takut dan menjadi lemah karena kebenaran yang pasti menang.

Menurut Megawati, prinsip itu sangat penting untuk jadi pegangan karena agama apa pun mengajarkan bahwa manusia pasti selalu akan diberi cobaan.

Akan tetapi, jalan kebenaran harus selalu menjadi pegangan, jangan takut membela kebenaran.

“Sebagai manusia, selalu kita diberi cobaan. Itu semua agama mengajarkan begitu. Kita akan selalu dicoba untuk apakah menjadi orang baik, atau orang tidak baik,” ujar dia.


Baca juga: Megawati Sebut Intimidasi Banyak Dirasakan Masyarakat, Mahfud: Kalau Saya Biasa Saja

Megawati pun mengajak seluruh rakyat untuk berani memperjuangkan yang benar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena rakyat yang akan merasakan hasil pemilu.

“Saya pikir, untuk memberi sebuah jalan penerangan kepada seluruh rakyat Indonesia, pemilu ini sebenarnya untuk Anda, bukan siapa-siapa, bahwa hak Andalah menentukan siapa yang jadi pemimpin akan datang," kata Megawati.

“Hak rakyat untuk menang, jangan takut kepada intimidasi, jangan takut kepada kekuasaan karena kekuasaan tidak langgeng, yang langgeng adalah Allah SWT. Ingat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com