Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Istana Bantah 2 Menteri Mundur | Budi Said Tersangka Jual Beli Emas Rp 1,1 T

Kompas.com - 19/01/2024, 05:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan mengenai Istana Negara yang membantah dua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi artikel populer di Kompas.com, Kamis (18/1/2024).

Artikel populer lainnya, pengusaha Budi Said ditetapkan sebagai tersangka kasus rekayasa jual beli emas logam PT Antam senilai Rp 1,1 triliun.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ingin menaikkan gaji pejabat jika menang di Pilpres 2024.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Sri Mulyani dan Basuki Diminta Mundur dari Kabinet, Istana: Seluruh Menteri Tetap Kompak dan Solid Bantu Presiden

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur.

Menteri yang diminta untuk mundur antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (18/1/2028).

Baca selengkapnya: Sri Mulyani dan Basuki Diminta Mundur dari Kabinet, Istana: Seluruh Menteri Tetap Kompak dan Solid Bantu Presiden

2. Budi Said Jadi Tersangka Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Antam Rp 1,1 Triliun, Langsung Ditahan

Seorang pengusaha properti berjuluk "crazy rich" Surabaya Budi Said (BS) menjadi tersangka dalam kasus jual beli emas logam mulia PT Antam.

Budi Said ditetapkan menjadi tersangka usai diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Kamis (18/1/2024) ini.

"Telah memanggil seorang saksi bernama BS seorang pengusaha properti di Surabaya untuk didengar keterangannya terkait dengan adanya rekayasa jual beli emas dimaksud," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus, Kuntadi dalam jumpa pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara insentif, pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan sebagai tersangka," katanya lagi.

Baca juga: Budi Said Jadi Tersangka Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Antam Rp 1,1 Triliun, Langsung Ditahan

3. Bicara Pencegahan Korupsi, Prabowo: Kita Tingkatkan Gaji Semua Penyelenggara Negara

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, bakal meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Acara itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Baca selengkapnya: Bicara Pencegahan Korupsi, Prabowo: Kita Tingkatkan Gaji Semua Penyelenggara Negara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com