Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Tegaskan Akan Perangi Hoaks Jelang Pemilu, Sebut Tak Ada Toleransi

Kompas.com - 18/01/2024, 05:48 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan "memerangi" berita bohong (hoaks) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini dikatakannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau studio Radio Republik Indonesia (RRI) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (17/1/2024). 

"Hoaks pasti kita takedown. Tapi semua pokoknya kita enggak ada toleransi lah, semua yang hoaks itu pasti akan kita selesaikan secara adat digital," kata Budi, Rabu.

Baca juga: Jelang Debat Capres, Pemerintah Bakal Hapus Konten-konten Hoaks

Budi menyampaikan, berita bohong hingga ujaran kebencian menjelang Pemilu 2024 merupakan musuh bersama.

Meski ia menyatakan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2019, memerangi berita bohong tetap menjadi prioritas kementerian yang dipimpinnya.

"Oh lebih menurun dibanding 2019 jauh menurun. Itu musuh kita bersama karena ruang digital kita mesti sehat dan bijaksana," ucapnya.

Lebih lanjut Budi menyebut, penurunan penyebaran berita bohong juga terjadi karena makin munculnya kesadaran masyarakat.


Pun makin sadarnya tim kampanye masing-masing calon agar tidak menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat.

"Yang pasti kan juga ada kesadaran bersama dari masyarakat, dari tim kampanye masing-masing calon untuk tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan merendahkan martabat orang lain," jelas Budi.

Dikutip dari Kompas.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menghapus atau melakukan take down 425 hoaks pemilu per Oktober 2023 atau tiga bulan jelang Pemilu.

Patroli siber ditingkatkan dan akan menghapus informasi bohong kurang dari 24 jam.

”Tren penyebaran hoaks meningkat jelang Pemilu 2024. Yang membuat kami optimistis hoaks tahun ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Pada Pemilu 2019 jauh lebih masif angkanya,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, Senin (6/11/2023)

Baca juga: Bareskrim Usut Laporan Dugaan Roy Suryo Sebarkan Hoaks

Budi menyebut, memberantas hoaks menjadi salah satu hal paling penting untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024. Kemenkominfo membentuk satuan tugas antihoaks yang akan melakukan patroli siber di dunia maya.

Informasi hoaks ditargetkan dapat dihapus kurang dari 24 jam sejak beredar, terutama yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, kebohongan, dan menimbulkan kegaduhan. ”Apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya kami serahkan kepada penegak hukum Polri,” kata Budi.

Selain dengan patroli, kata Budi, Kemenkominfo juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak ikut menyebarluaskan berita bohong. Masyarakat harus lebih bijak dan cerdas untuk membedakan mana informasi bohong dan menahan diri untuk tidak menyebarkannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com