Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Duga Ada Konspirasi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Kompas.com - 17/01/2024, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menduga, ada konspirasi yang tengah terjadi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024.

Dugaan konspirasi itu mencuat usai adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang muncul di sejumlah daerah.

"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran Bersaing Ketat di Jateng

Todung lantas menyoroti soal rekaman audio sejumlah pejabat yang tergabung ke dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Kita mendengar percakapan antara beberapa pejabat setempat, apakah itu Kepala Kejaksaan, pihak Dandim ya, kemudian juga pihak kepolisian yang meminta kepada warganya untuk memilih paslon nomor 2," ungkapnya.

Meski sudah ada klarifikasi dan bantahan dari pejabat daerah tersebut, menurut Todung, tetap saja hal itu bisa memengaruhi atau mengubah pola pikir masyarakat untuk Pemilu 2024.

Baca juga: Ganjar Merespons Rencana TKN Prabowo Kampanye Akbar di Jateng

"Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih, voting behavior. Voting behavior itu bisa dipengaruhi oleh percakapan-percakapan dari pejabat, dari pemuka masyarakat," ujar dia.

"Inilah yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau Pilpres nantinya," sambungnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Todung adalah viralnya video yang diduga Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira, mengajak para kepala sekolah dan guru memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Para guru tersebut, menurut dia, diiming-imingi akan mendapatkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi yang masih berstatus calon, jika memilih Prabowo-Gibran.

Baca juga: Airlangga Minta Warga Terima Kasih ke Jokowi, Ganjar: Bansos Bukan Kebijakan Individu

Todung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai pihak yang menjanjikan para guru non PNS itu.

"Jadi CPNS ini akan ditingkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali," tutur dia.

Kasus ketiga terjadi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan kasus yang sama di mana Presiden Jokowi disebut menjanjikan pengangkatan jutaan PNS jika mereka memilih Prabowo-Gibran.

"Pola ini kita lihat di mana-mana bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini, ini akan menjadi cacat ya buat Pemilu buat Pilpres yang kita adakan kali ini," pungkas Todung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com